Salin Artikel

Pemda Diminta Gerak Cepat agar Kasus 4.000 Vaksin Kedaluwarsa Tak Terulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta menyiapkan langkah antisipasi agar tidak ada lagi kasus 4.000 vaksin AstraZeneca kedaluwarsa, seperti yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah.

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan, pemerintah daerah hendaknya segera menyalurkan vaksin kepada masyarakat agar kasus vaksin kedaluwarsa tidak terulang.

"Perlu adanya koordinasi semua pihak, khususnya pemangku kepentingan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pemda harus gerak cepat menyalurkan vaksin kepada masyarakat sehingga tidak ada vaksin yang terbuang sia-sia,” kata Rahmad, melalui siaran pers, Jumat (5/11/2021).

Menurut Rahmad, kasus vaksin kedaluwarsa tersebut disebabkan lambatnya distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten serta penyuntikan vaksin ke masyarakat.

“Ini suatu hal yang disayangkan karena masih banyak daerah sekarang yang kekurangan kuota vaksin dan masih harus menunggu dari negara produsen,” ujar politisi PDI-P itu.

Lebih lanjut, Rahmad mendorong pemda kabupaten/kota untuk berinisiatif melapor ke pemerintah provinsi atau pusat apabila memiliki stok vaksin yang hampir kedaluwarsa.

Tujuannya, agar stok vaksin yang hampir kedaluwarsa dapat segera disalurkan ke daerah yang stoknya menipis dan mampu menyelesaikan vaksinasi sebelum vaksin tersebut kedaluwarsa.

"Pada intinya, kami mendorong kepada semua pihak untuk saling bekerja sama dan pemerintah segera mencari solusi apabila menemukan masalah. Jangan hanya diam saja,” kata Rahmad.

Dikutip dari Tribunjateng.com, sedikitnya 4.000 dosis vaksin Astrazeneca akan dikirim balik ke pemerintah pusat karena tanggal kedaluwarsanya jatuh pada akhir Oktober 2021 lalu.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/05/21132061/pemda-diminta-gerak-cepat-agar-kasus-4000-vaksin-kedaluwarsa-tak-terulang

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Nasional
Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan 'Handphone', Minyak Goreng Boleh

Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan "Handphone", Minyak Goreng Boleh

Nasional
Jokowi Potong Tumpeng 'Raksasa' Saat Upacara Hari Bhayangkara

Jokowi Potong Tumpeng "Raksasa" Saat Upacara Hari Bhayangkara

Nasional
Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Nasional
Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Nasional
Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Nasional
Penunjukan Menpan-RB Ad Interim untuk Jaga Fungsi Pemerintahan

Penunjukan Menpan-RB Ad Interim untuk Jaga Fungsi Pemerintahan

Nasional
KSAD Benarkan Calon Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki Sudah Pensiun Dini dari TNI

KSAD Benarkan Calon Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki Sudah Pensiun Dini dari TNI

Nasional
Nasdem Usul Utusan Golongan Diakomodasi dalam PPHN, Ini Alasannya

Nasdem Usul Utusan Golongan Diakomodasi dalam PPHN, Ini Alasannya

Nasional
Kemenag Tetapkan Kriteria Hewan Kurban di Masa Wabah PMK, Simak Rinciannya

Kemenag Tetapkan Kriteria Hewan Kurban di Masa Wabah PMK, Simak Rinciannya

Nasional
Achmad Marzuki Pensiun dari TNI, Sehari Jabat Stafsus Mendagri, Lalu Jadi Pj Gubernur Aceh

Achmad Marzuki Pensiun dari TNI, Sehari Jabat Stafsus Mendagri, Lalu Jadi Pj Gubernur Aceh

Nasional
45 Anggota DPR Hadir Secara Fisik Rapat Paripurna Perpanjangan Pembahasan RUU PDP-RUU ASN

45 Anggota DPR Hadir Secara Fisik Rapat Paripurna Perpanjangan Pembahasan RUU PDP-RUU ASN

Nasional
Kemensos Tegaskan Bisa Cabut Izin ACT bila Terbukti Melakukan Penyimpangan

Kemensos Tegaskan Bisa Cabut Izin ACT bila Terbukti Melakukan Penyimpangan

Nasional
MUI: Puasa Arafah 9 Juli Indonesia Tetap Sah, meski di Mekkah Sudah Idul Adha

MUI: Puasa Arafah 9 Juli Indonesia Tetap Sah, meski di Mekkah Sudah Idul Adha

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Sudah Tepat Mendagri Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Pimpinan DPR Sebut Sudah Tepat Mendagri Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.