Kementerian KP Terus Gaungkan Keberlanjutan Sumber Daya KP dan Ekonomi Biru

Untuk itu, terjadi perubahan dari pengendalian penangkapan konvensional (tidak terukur) yang tidak memperhatikan ekologi menjadi pengendalian penangkapan terukur untuk keberlanjutan, yang dilakukan dengan perizinan dan mempertimbangkan kuota.

Lalu, ada pula perubahan pada illegal, unreported, and unregulated fishing (penangkapan ikan secara ilegal, tidak terlaporkan, dan tidak sesuai aturan) menjadi penangkapan yang legal, reported, and regulated, (legal, terlaporkan, dan sesuai aturan).

Untuk program kedua, Kusdiantoro menyampaikan, Kementerian membentuk komoditas pengembangan perikanan budidaya untuk ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, antara lain udang, lobster, kepiting, rumput laut.

Kebijakan pengembangan perikanan budidaya, salah satunya dilakukan strategi pengembangan budidaya tambak udang untuk target produksi udang sebesar dua juta ton pada 2024.

Baca juga: Penangkapan Terukur, Ikhtiar KKP Merajut Ekonomi Biru

Langkah yang dilakukan, yakni evaluasi, revitalisasi, dan modeling yang berdampak pada berbagai peningkatan, seperti produksi, ekspor, nilai tukar pembudidaya ikan, dan penyerapan tenaga kerja.

Kusdiantoro menyebutkan, untuk program ketiga, Kementerian KP membangun kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal.

Komoditas unggulannya di pedalaman terdiri dari nila, lele, mas, patin, gurame, belida, torsoro/semah, bilih, lais, gabus/haruan, dan ikan hias. Komoditas unggulannya di pesisir adalah bandeng dan nila salin.

Adapun komoditas unggulan di laut terdiri dari kerapu, kakap, bawal bintang, lobster, teripang, dan kuda laut.

"Kebijakan ini kami harapkan mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat dan juga mampu mengatasi kepunahan ikan endemik,” jelasnya.

Baca juga: Di Forum Internasional, Menteri KP Sebut RI Siap Terapkan Penangkapan Ikan Berkuota

Kusdiantoro mengatakan, ada ikan-ikan endemik yang telah mendapatkan program domestikasi, seperti ikan dewa, ikan baung, dan sebagainya.

“Kami kembangkan ini di kampung-kampung, baik itu di kampung air tawar di pedalaman, maupun pesisir dan laut,” katanya.

Dia juga mengatakan, pihaknya mendorong pengembangan program ini di kampung-kampung di seluruh wilayah Indonesia agar ekonomi mereka dapat bergerak, pendapatan meningkat, dan ada kontribusi di daerah.

“Tinggal kami harapkan perikanan jadi peluang bisnis bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Kusdiantoro menambahkan, ketiga program tersebut memperlihatkan Kementerian KP memiliki komitmen yang besar dalam pengelolaan sumber daya KP yang dilakukan secara berkelanjutan.

Baca juga: Lewat Diplomasi, Sektor KP Indonesia Digaungkan ke Kancah Internasional

“Hal itu menjadi prioritas dan kami harapkan ada dukungan dari seluruh pihak agar ketiga kebijakan tersebut dapat kita implementasikan dengan baik,” katanya.

Dia berharap, program-program Kementerian KP tersebut menjadi gambaran pengelolaan KP ke depan dengan menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai isu yang pokok.

“Kami pastikan bahwasannya masa depan kita dengan jumlah penduduk semakin banyak, penyediaan sumber daya ikan menjadi suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hewani dan protein masyarakat Indonesia," jelasnya.