Kompas.com - 05/11/2021, 12:33 WIB
Ilustrasi KTP elektronik. Tribunnews.comIlustrasi KTP elektronik.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau jemaah haji atau umrah yang usianya di atas 17 tahun untuk membuat e-KTP.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, e-KTP diperlukan agar data jemaah umrah bisa terbaca di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

"Jadi kalau ada penduduk usia 17 tahun ke atas ingin berangkat umroh/haji, namun datanya di Siskohat tidak bisa dibuka, tolong yang bersangkutan ditanya apakah sudah membuat e-KTP atau belum," kata Zudan dikutip dari keterangan tertulis Jumat (5/11/2021).

Zudan mengatakan, data besar kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Dukcapil diharapkan semakin menguatkan integrasi data dengan Siskohat.

Menurut dia, kunci integrasi data itu adalah calon jemaah haji atau umroh yang berusia 17 tahun ke atas harus punya e-KTP untuk bisa berangkat umroh atau haji.

"Kalau kepala keluarga anaknya belum punya KTP-el, harus dijamin oleh kepala keluarganya yang punya e-KTP," ujarnya.

Baca juga: Kemenag Terus Siapkan Skema Keberangkatan Umrah Satu Pintu

Ia juga menegaskan bahwa Dukcapil harus mendidik masyarakat agar mau segera membuat e-KTP.

Sebab jika belum membuat e-KTP, maka datanya dinonaktifkan sehingga penduduk tersebut tidak bisa bertransaksi dengan bank, BPJS Kesehatan, dan pihak lainnya.

"Datanya tidak muncul, cara memunculkan data NIK, harus membuat e-KTP," ucap dia.

Sementara itu, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin menyatakan perlunya akurasi data penduduk dalam bisnis proses haji dan umrah.

Menurut dia, penyelenggaraan haji dan umrah membutuhkan data yang akurat untuk memastikan penyelenggaran haji yang adil, cermat, dan akuntabel.

"Salah satu informasi penting adalah kebenaran identitas jamaah baik nama, NIK, tanggal lahir, dan domisili," kata Nur Arifin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Nasional
Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Nasional
Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Nasional
Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Nasional
Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.