Kontroversi Pernyataan Menteri LHK soal Pembangunan dan Deforestasi

Apabila pembangunan skala besar terus menjadi prioritas dengan mengesampingkan upaya deforestasi, maka mustahil mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, baik dan bersih.

"Terus siapa yang menikmati pembangunan, oligarki lagi?" tulis akun Walhi.

Saat dihubungi Kompas.com, Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi, Yuyun Harmono mengatakan, pihaknya meminta semua pihak meluruskan tentang konsep atau paradigma pembangunan.

Pandangan Walhi, kata Yuyun, pembangunan haruslah berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus lingkungan hidupnya.

"Jadi, pembangunan yang dimaksud itu harusnya bukan ditopang oleh pembangunan infrastruktur skala besar, bukan ditopang oleh food estate, sawah dan pertanian skala besar, bukan ditopang oleh pertambangan, perkebunan sawit," ujar Yuyun.

Baca juga: Kritik Twit Menteri LHK soal Deforestasi, Walhi: Kok Malah Pro Pembangunan Skala Besar?

Yuyun mengatakan, selama ini pembangunan tidak pernah dikoreksi untuk melindungi sumber daya manusia sekaligus lingkungan hidupnya.

Di sisi lain, ia justru melihat pembangunan dengan konsep food estate bahkan memicu konflik di masyarakat.

"Karena menyebabkan terjadinya penggundulan hutan dan seterusnya. Ini kan kontradiktif. Maka, yang perlu diluruskan itu adalah paradigma pembangunannya itu," tutur Yuyun.

Lebih lanjut, Yuyun meminta pemerintah dalam hal ini Menteri LHK mengetahui bahwa tujuan pembangunan berskala besar haruslah memiliki subjek kepada anak muda atau generasi ke depan.

Ia pun mengungkit pernyataan sejumlah pemangku kebijakan yang menilai, Indonesia akan mencapai tahun emas pada 2045 atau 100 tahun Kemerdekaan RI.

Menurut Yuyun, seharusnya pembangunan diutamakan melindungi lingkungan hidup dan peningkatan sumber daya manusia agar anak-anak muda dan generasi mendatang bisa menikmatinya pada tahun tersebut.

DPR minta penjelasan

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin mengingatkan Menteri Siti bahwa pembangunan tetap harus berlandaskan aspek kelestarian lingkungan.

"Jangan sampai atas nama pembangunan, semua dilegalkan dan tidak memperhatikan aspek lingkungan dan kerusakan hutan," kata Andi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (4/11/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpandangan, apabila pembangunan berskala besar diteruskan tanpa mengutamakan aspek lingkungan, maka akan sangat berbahaya.

Menurut dia, pembangunan besar seperti itu akan membuat kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan semakin marak.