Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/11/2021, 20:59 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan, terdapat 21 provinsi yang telah mencapai vaksinasi Covid-19 dosis pertama di atas 70 persen.

Hal itu disampaikan Hadi saat memimpin rapat evaluasi penanganan Covid-19 di Medan, Sumatera Utara, Rabu (3/11/2021).

"Vaksinasi merupakan salah satu upaya menekan pandemi Covid-19. Saat ini 21 ibu kota provinsi sudah mencapai vaksinasi dosis pertama di atas 70 persen," ujar Hadi, dalam keterangan tertulis, Rabu.

Baca juga: UPDATE 3 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 36,41 Persen

Dalam rapat yang dihadiri Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tersebut, Hadi juga menyampaikan bahwa vaksinasi di Kota Medan telah mencapai 70 persen.

Sebelumnya, pada 24 Oktober, vaksinasi di Kota Medan baru mencapai 66 persen.

"Namun dalam waktu satu minggu, Kota Medan dapat menambah vaksin sebesar 4 persen dari target vaksinasi masyarakat atau lebih dari 54.000 orang," katanya.

Hadi mengatakan bahwa capaian tersebut sangat penting karena Kota Medan merupakan salah satu pusat perekonomian.

Ditambah, jumlah penduduknya yang sangat besar dan mobilitas penduduk yang sangat tinggi, termasuk dari luar wilayah Kota Medan.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun di Jakarta Akan Digelar di Sekolah

"Namun bila kita melihat Provinsi Sumatera Utara sebagai sebuah kesatuan, maka capaian vaksinasi dosis pertama di Sumatera Utara baru mencapai 46 sampai 47 persen," jelasnya.

Hadi berharap kepada Ikatan Dokter Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Persatuan Gereja Indonesia, para bupati dan kepala dinas kesehatan di wilayah Sumatera Utara untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi dalam menekan kasus Covid-19.

"Kita harus mengupayakan pemerataan optimalisasi pencapaian vaksinasi. Tanpa adanya capaian vaksinasi yang merata, maka upaya menekan pandemi akan berjalan lebih sulit," ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditanya Soal Arah Dukungan Pilpres 2024, PSI Singgung Munculnya Isu Prabowo-Ganjar

Ditanya Soal Arah Dukungan Pilpres 2024, PSI Singgung Munculnya Isu Prabowo-Ganjar

Nasional
Kapolri Pastikan Transparan Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Kapolri Pastikan Transparan Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Nasional
Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan 'Scientific Crime Investigation'

Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan "Scientific Crime Investigation"

Nasional
Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

Nasional
Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

Nasional
KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi 'Lapar Tanah', Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi "Lapar Tanah", Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

Nasional
Bahas Kerja Sama Regional di PBB, Menlu Pamer Keketuaan Indonesia di ASEAN

Bahas Kerja Sama Regional di PBB, Menlu Pamer Keketuaan Indonesia di ASEAN

Nasional
Pemerintah-DPR Dinilai Diam-diam Obral HGU 190 Tahun untuk Investor Lewat Revisi UU IKN

Pemerintah-DPR Dinilai Diam-diam Obral HGU 190 Tahun untuk Investor Lewat Revisi UU IKN

Nasional
Di PBB, Menlu Singgung Nasib Dunia Masih Ditentukan Segelintir Negara

Di PBB, Menlu Singgung Nasib Dunia Masih Ditentukan Segelintir Negara

Nasional
Gerilya Para Elite PSI demi 'Menjemput' Kaesang Pangarep

Gerilya Para Elite PSI demi "Menjemput" Kaesang Pangarep

Nasional
Kaesang Masuk PSI, Pengamat: Mengafirmasi Jokowi Main Politik 2 Kaki

Kaesang Masuk PSI, Pengamat: Mengafirmasi Jokowi Main Politik 2 Kaki

Nasional
Kapolri Dalami Penyebab Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Kapolri Dalami Penyebab Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Nasional
Kapolri Perintahkan Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara Diusut Tuntas

Kapolri Perintahkan Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara Diusut Tuntas

Nasional
Ganjar Soal Mahfud jadi Cawapres: Saya Kira Bisa

Ganjar Soal Mahfud jadi Cawapres: Saya Kira Bisa

Nasional
Kemlu: WNI Diculik di Malaysia Sudah Diserahkan ke KJRI

Kemlu: WNI Diculik di Malaysia Sudah Diserahkan ke KJRI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com