Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian PPPA: Sistem Perlindungan Terintegrasi Salah Satu Upaya Hapus Kekerasan Anak

Kompas.com - 03/11/2021, 12:41 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menilai bahwa pelaksanaan sistem perlindungan anak yang terintegrasi merupakan salah satu upaya untuk dapat menghapus kekerasan terhadap anak.

Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian PPPA Ciput Eka Purwianti mengatakan, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menghadirkan sistem pendidikan positif, aman, dan nyaman bagi anak.

Apalagi, pandemi Covid-19 telah memperparah kerentanan dan meningkatkan resiko anak mengalami berbagai tindak kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual.

"Upaya penghapusan kekerasan terhadap anak tidak bisa ditunda sehingga dalam melindungi anak dari ancaman kekerasan, membutuhkan sinergi semua pemangku kepentingan melalui pelaksanaan sistem perlindungan anak yang terintegrasi," kata Ciput, dikutip dari siaran pers, Rabu (3/11/2021).

Baca juga: Kementerian PPPA Siapkan Langkah agar Penjualan Bayi oleh Orangtua Tak Terulang

Ciput mengatakan, untuk memastikan tidak adanya anak yang tertinggal (leaving no child behind) dan mencapai target 16,2 persen tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), maka dibutuhkan upaya terkoordinasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.

Terutama dalam menjalankan sistem perlindungan anak yang terintegrasi tersebut.

"Sistem ini dapat mengidentifikasi risiko dan kerentanan anak juga orangtua/wali mereka, serta merespons kerentanan tersebut, melalui layanan multisektor yang terintegrasi dan dapat diakses semua pihak,” kata dia.

Ciput mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap kehidupan anak, salah satunya pada bidang pendidikan.

Baca juga: Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Kebijakan belajar dari rumah pun dinilainya turut meningkatkan risiko anak mengalami kekerasan dan eksploitasi.

Risiko ini mulai dari berada di jalanan, diperdagangkan, berkonflik dengan hukum, hingga dipaksa menikah di usia dini, terutama pada anak perempuan.

Selain itu, ujar dia, kekerasan pun bisa dialami anak di lingkungan sekolah. Antara lain, seperti perundungan dan hukuman fisik yang membuat anak menderita, mempengaruhi kesehatan mental, dan risiko serius lainnya.

"Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan lingkungan sekolah maupun lingkungan pendidikan lainnya yang aman dan nyaman, guna memastikan anak terlindungi, dapat belajar dengan optimal, bermimpi dan percaya diri mengejar mimpinya," kata Ciput.

Menurut dia, anak-anak dipengaruhi contoh yang mereka lihat dari interaksi orangtua atau wali, teman sebaya, guru, dan komunitasnya.

Baca juga: Menteri PPPA: Anak-anak Paling Banyak Alami Kekerasan Seksual

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com