Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD Melepas Jokowi Keluar Negeri, Berlebihan jika Dianggap Sinyal Akan Jadi Panglima

Kompas.com - 01/11/2021, 10:21 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Momen Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengantar Presiden Joko Widodo ke Bandara Soekarno-Hatta untuk mengikuti kegiatan KTT G20 sebagai sinyal menjadi Panglima TNI berikutnya dinilai berlebihan.

"Ya, saya pikir betul (berlebihan) bahwa jika Panglima TNI tidak bisa hadir (mengantar) tentunya salah satu dari kepala staf bisa mewakili dalam tugas," ujar peneliti senior Marapi Consulting and Advisory Beni Sukadis kepada Kompas.com, Senin (1/11/2021).

Menurut Beni, momen Andika mengantarkan Jokowi tak perlu dianalisis lebih jauh. Sebab, kehadiran Andika merupakan sebagai pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Baca juga: KSAD Berangkatkan 50 Prajurit Ikuti Latihan di Singapura

Selain itu, momen pengantaran tersebut merupakan bagian dari protokoler kepresidenan.

"Sehingga tidak perlu dianalisa sejauh itu bahwa dia akan menjadi calon Panglima TNI karena Hadi yang berhalangan hadir," kata dia.

Terkait pilihan pengganti Hadi, Beni menilai, Jokowi tentu saja sudah memikirkan secara mendalam berdasarkan kriteria.

Apabila pada waktunya Andika ternyata yang menjadi pilihan Jokowi, hal itu tak lepas faktor keputusan politik yang melekat dari semua kebijakan Presiden.

"Jadi tidak usah menganalisis terlalu jauh," ucapnya.

Baca juga: Mensesneg Temui KSAD Andika Perkasa Jelang Pergantian Panglima TNI, Ada Apa?

Sebelumnya, Andika mengantar Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (29/10/2021), untuk mengikuti kegiatan KTT G20 di Roma, Italia.

Tak sedikit yang memandang bahwa momen tersebut sebagai sinyal akan keputusan Jokowi memilih Andika sebagai pengganti Hadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com