KILAS

Wakil Ketua DPR Minta Pelaksanaan Tes PCR Ditata Ulang

Kompas.com - 29/10/2021, 14:40 WIB
Wakil DPR RI Sumfi Dasco Ahmad DOK. Humas Dewan Perwakilan RakyatWakil DPR RI Sumfi Dasco Ahmad

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sumfi Dasco Ahmad menilai, pelaksanaan tes polymerase chain reaction (PCR) sebagai syarat melakukan perjalanan udara masih diperlukan untuk menghindari penularan Covid-19 antarpulau.

Meski begitu, ia meminta pemerintah agar pelaksanaan tes PCR sebagai syarat perjalanan udara ditata ulang untuk memudahkan masyarakat melakukannya.

“Mengenai tata cara (tes) PCR itu bagaimana caranya supaya masyarakat bisa dengan mudah mengikuti persyaratan tersebut dan tidak membuat sesak ketika melakukan penerbangan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Selain tata cara pelaksanaan tes PCR, Dasco juga meminta pemerintah memikirkan kembali rencana pemberlakuan syarat tes PCR untuk semua moda transportasi.

Menurutnya, penetapan batas tarif maksimal tes PCR sebesar Rp 300.000 masih dirasa terlalu mahal bagi sebagian masyarakat.

Baca juga: Pemerintah akan Terus Evaluasi Penggunaan Tes PCR sebagai Syarat Penerbangan

“Harga maksimal itu sudah ditentukan sebesar Rp 300.000, tapi karena masih banyak yang keberatan kemudian dikaji lagi. Oleh karena itu mungkin dengan kajian yang lebih matang, itu harus dikeluarkan kebijakan," tukasnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (29/10/2021).

Dasco pada kesempatan sama mengatakan, penetapan harga maksimal tes PCR tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan permintaan DPR beberapa waktu lalu.

“(Penetapan batas tarif maksimal tes PCR) ini supaya masyarakat yang ingin bepergian tidak ragu atau tidak merasa berat dengan tes PCR yang ada,” katanya.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menetapkan batas tarif maksimal tes PCR Rp 275.000 untuk wilayah Pulau Jawa-Bali dan Rp 300.000 untuk luar wilayah Pulau Jawa-Bali.

Baca juga: Tarif Tes PCR Turun Jadi Rp 275.000, Gibran Minta Dimanfaatkan untuk Deteksi Dini Covid-19

Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir memaparkan, penetapan batas tarif maksimal tersebut mempertimbangkan beberapa aspek.

Aspek yang dipertimbangkan Kemenkes antara lain biaya pengambilan komponen jasa pelayanan, pelayanan sumber daya manusia (SDM), reagen, bahan habis pakai, dan komponen-komponen biaya lainnya.

Meski demikian, pemerintah berkomitmen akan meninjau kembali besaran tarif maksimal untuk tes PCR secara berkala, agar tidak memberatkan masyarakat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Nasional
Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Nasional
UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

Nasional
Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Nasional
Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Nasional
UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Nasional
Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Nasional
UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

Nasional
UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

Nasional
KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

Nasional
UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

Nasional
Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.