Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Dukung Pencanangan Oktober sebagai Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Kompas.com - 27/10/2021, 17:16 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung pencanangan Oktober sebagai bulan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 tahun 2021, Rabu (27/10/2021).

"Kiranya saya turut mendukung bulan Oktober sebagai bulannya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Menurut Ma'ruf, hal itu perlu supaya gaung ekonomi dan keuangan syariah dapat lebih terdengar dan semangatnya dapat terus digelorakan.

Pencanangan bulan ekonomi dan keuangan syariah juga tidak terlepas dari banyaknya kegiatan yang digelar, baik itu oleh kementerian, lembaga, badan otoritas, asosiasi, dan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

"Ada pula beberapa agenda besar nasional seperti Hari Santri Nasional dan rangkaian kegiatan ISEF yang diselenggarakan Bank Indonesia, yang keseluruhannya dilaksanakan pada bulan Oktober," ujar dia.

Ma'ruf memastikan, pemerintah berupaya meningkatkan peran industri halal agar dapat berkontribusi lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Maruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Inisiatif perbaikan peraturan dan kebijakan yang dibuat untuk mempercepat pengembangannya, kata dia, merupakan bentuk dari komitmen pemerintah.

"Pemerintah juga akan terus melakukan terobosan dalam menunjang berkembangnya industri halal," ujar Ma'ruf. Hal tersebut di antaranya dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan program.

Mulai dari kodefikasi produk halal, sertifikasi halal, pemberian insentif untuk kawasan industri halal, penyusunan masterplan industri halal, hingga dukungan pembiayaan syariah.

Termasuk pembentukan ekosistem industri produk halal, peningkatan literasi dan inklusi, digitalisasi usaha syariah, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) berbasis ekonomi dan keuangan syariah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com