Kompas.com - 26/10/2021, 18:52 WIB
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. dpr.go.id / Eno/nvl Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.

"Apakah fasilitas kesehatan di semua daerah sudah mumpuni jika tes PCR jadi syarat wajib di semua moda transportasi? Ini harus betul-betul dipertimbangkan,” ujar Puan.

Baca juga: YLKI: Tidak Semua Moda Transportasi Harus Dikenakan Syarat Tes PCR

Politisi PDI-P itu berpendapat, tes PCR sebaiknya tetap difungsikan sebagai alat diagnosa Covid-19. Menurut dia, tes antigen ditambah penggunaan aplikasi PeduliLindungi sudah cukup untuk proses screening.

"Aplikasi PeduliLindungi ini kan dibuat untuk mengetahui status seseorang. Seharusnya ini yang dimaksimalkan, bagaimana pemerintah mampu men-tracking suspect Covid-19 agar tidak berkeliaran hingga statusnya kembali hijau,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta harga tes PCR turun menjadi Rp 300.000.

"Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300.000 dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," kata Luhut Luhut dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/10/2021).

Luhut mengatakan, meskipun kasus Covid-19 sudah menurun, pemerintah harus tetap memperkuat 3T (testing, tracing, treatment) dan protokol kesehatan 3M agar tidak terjadi lonjakan kasus terutama selama periode libur Natal dan tahun baru.

"Secara bertahap penggunaan PCR akan diterapkan pada transportasi lainnya selama mengantisipasi Natal dan Tahun Baru," ujarnya.

Baca juga: YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik 'Rem Darurat' Menangani Penyebaran Omicron

Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik "Rem Darurat" Menangani Penyebaran Omicron

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta 'Upah' 3 Persen

Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta "Upah" 3 Persen

Nasional
Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Nasional
Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Nasional
Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Nasional
Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Nasional
Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Nasional
Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Nasional
Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Nasional
KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Nasional
Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.