YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

Kompas.com - 26/10/2021, 14:56 WIB
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAKetua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, pemerintah belum transparan mengenai harga tes polymerase chain reaction (PCR).

Menurutnya, belum ada transparansi menyangkut rincian struktur biaya PCR dan margin profit yang diperoleh penyedia jasa tes.

"Pemerintah belum transparan terkait harga tes PCR tersebut. Berapa sesungguhnya struktur biaya PCR, dan berapa persen margin profit yang diperoleh oleh pihak provider? Ini masih tanda tanya besar," ujar Tulus, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/10/2021).

Baca juga: YLKI: Tidak Semua Moda Transportasi Harus Dikenakan Syarat Tes PCR

Tulus juga mengkritik soal mudahnya pemerintah menurunkan harga tes PCR. Sehingga penjelasan mengenai struktur biaya PCR perlu disampaikan.

"Sebenarnya struktur biaya PCR itu berapa? Kok gampang diturunkan? Jangan-jangan selama ini memang terlalu tinggi," ungkapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar tarif PCR diturunkan menjadi Rp 300.000 dan berlaku untuk 3x24 jam.

Meski demikian, Tulus menyatakan, perintah Presiden Jokowi agar tarif tes PCR diturunkan sebesar Rp 300.000 perlu diapresiasi.

Sebab, setidaknya Jokowi telah mendengarkan aspirasi publik atas mahalnya biaya tes PCR. Namun, setelah presiden memerintahkan harga PCR diturunkan, maka pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan atas perintah itu.

"Saat ini banyak sekali provider yang menetapkan harga PCR di atas harga harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah," ungkap Tulus.

"Dengan alasan 'PCR Express', dengan tarif bervariasi, mulai dari Rp 650.000, Rp 750.000, Rp 900.000, Rp 1,5 juta, dan seterusnya," tutur dia.

Baca juga: Untuk Realisasikan Tes PCR Rp 300.000, Kemenkes Akan Turunkan Harga Reagen

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Nasional
12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Nasional
Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Nasional
Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Nasional
KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Nasional
Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Nasional
Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

Nasional
Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

Nasional
Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Nasional
Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.