Meski Apresiasi, Anggota DPR Ini Nilai Harga PCR Rp 300.000 Belum Selesaikan Masalah

Atas hal tersebut, Saleh menyarankan sejumlah alternatif pilihan bagi pemerintah untuk mengakhiri polemik tes PCR.

Pertama, menghapus kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat. Aturan itu diyakini akan sangat bermanfaat untuk menaikkan jumlah penumpang pesawat yang belakangan sempat terpuruk.

"Kedua, kalaupun tes PCR tetap diberlakukan, maka biayanya diharapkan dapat ditanggulangi pemerintah. Dengan begitu, kebijakan tersebut tidak memberatkan siapa pun. Tentu ini tidak mudah. Karena itu perlu perhitungan yang cermat sehingga tidak membebani anggaran pemerintah," ujar dia.

Baca juga: Wajib PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Ramai Dikritik, Luhut: Ini untuk Imbangi Relaksasi Aktivitas

Ketiga, memperpanjang masa berlaku hasil tes PCR. Jika perlu, kata Saleh, masa berlakunya adalah 7x24 jam.

Menurut dia, meski hal itu tetap membebani para penumpang, tetapi tidak terlalu berat sebab hasil tes dapat dipergunakan untuk beberapa kali penerbangan.

Berikutnya, Saleh menyarankan kebijakan tes PCR diganti dengan tes antigen. Meski tingkat akurasinya lebih rendah dari PCR, namun biaya testing-nya jauh lebih rendah.

"Para penumpang diyakini masih bisa menjangkaunya. Tujuan testing kan untuk memastikan bahwa semua calon penumpang tidak terpapar. Nah, antigen ini juga bisa digunakan. Hanya saja, tingkat akurasinya sedikit lebih rendah," ujar Saleh.

Baca juga: YLKI Minta Syarat Wajib Tes PCR untuk Naik Pesawat Dibatalkan, Ini Respons Kemenkes

Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Jokowi meminta harga tes PCR turun menjadi Rp 300.000.

Hal ini disampaikan Luhut dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/10/2021).

"Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300.000 dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," kata Luhut.