Kompas.com - 22/10/2021, 21:57 WIB
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers terkait tanggapan atas temuan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai alih status pegawai KPK pada Kamis (5/8/2021) KOMPAS.com / IRFAN KAMILPelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers terkait tanggapan atas temuan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai alih status pegawai KPK pada Kamis (5/8/2021)
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 4 lokasi di Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan pada Kamis (21/10/2021).

Adapun penggeledahan itu terkait dugaan suap proyek infrastruktur yang menjerat Bupati nonaktif Muba, Dodi Reza Alex Noerdin.

“Dari 4 lokasi ini, ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen dan alat elektronik yang diduga terkait dengan perkara,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021).

Empat lokasi yang digeledah penyidik KPK itu yakni Kantor Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin dan Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang meliputi Ruang Kerja Bupati, Ruang Kerja Sekda dan Ruang Kerja Bagian Pengadaan Setda Kabupaten Muba.

Kemudian, KPK juga menggeledah rumah dinas Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan rumah kediaman dari pihak terkait kasus tersebut.

“Bukti-bukti ini kemudian akan dianalisa untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara dan segera pula dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka DRA (Dodi Reza Alez Noerdin) dkk,” ucap Ali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KPK Sita Rp 1,5 Miliar di Tas Merah, Ini Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Alex Noerdin

Selain Dodi, KPK menetapkan Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, Kabid SDA/PPK (pejabat pembuat komitmen) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Dodi diduga dijanjikan uang Rp 2,6 miliar oleh Suhandy supaya perusahaannya memenangkan tender empat proyek pekerjaan di Dinas PUPR Musi Banyuasin.

Adapun, pengaturan proyek di Kabupaten Muba untuk tahun 2021 tersebut dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan provinsi (Bantuan Gubernur) kepada Dinas PUPR.

"Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari DRA (Dodi Reza Alex) kepada HM (Herman), EU (Eddi Umari) dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Nasional
UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Nasional
Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Nasional
Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Nasional
Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Nasional
Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan 'Cebong' atau 'Kampret'

Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan "Cebong" atau "Kampret"

Nasional
UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

Nasional
Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

Nasional
Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Nasional
UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

Nasional
Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.