Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Kompas.com - 22/10/2021, 21:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto salah sasaran jika menilai Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak mengambil keputusan meski banyak mengadakan rapat di era pemerintahannya.

Menurut dia, berdasarkan keterangan Jusuf Kalla yang merupakan Wakil Presiden pemerintahan SBY justru sebaliknya.

"Entahlah jika itu dimaksudkan kepada Presiden terdahulu sebelum Pak SBY," kata Kamhar dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Polemik Kader Celeng di PDI-P, Puti Guntur Soekarno: Dalam Politik Selalu Ada Dinamika

"Merujuk pada testimoni Pak JK (Kalla) yang pernah menjadi Wakil Presiden Pak SBY dan juga pernah menjadi Wapres Pak Jokowi bahwa di zaman SBY lebih ringkas, lebih terarah, dan lebih cepat dalam mengambil keputusan," tambah dia.

Klaim Kamhar, wajar jika kepemimpinan SBY lebih efektif dan cepat dalam pengambilan keputusan.

Hal ini, kata dia, lantaran rekam jejak SBY sudah terbiasa terlatih menjadi pemimpin, termasuk ketika menjadi Taruna di Akademi Militer Magelang.

"Saat bertugas di Militer pun Pak SBY memiliki pengalaman kepemimpinan yang komplit, mulai dari operasi militer, memimpin teritorial sebagai Danrem sampai Pangdam," ujarnya.

Tak sampai situ, Kamhar juga menyebut SBY memiliki latar belakang pendidikan di Master of Art dari Management Webster University AS dan Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Atas penilaian-penilaian itu, Kamhar berpandangan bahwa SBY memiliki kepemimpinan, kemampuan pengambilan keputusan, kecepatan dan kualitas keputusan di atas rata-rata.

"Dan ini telah dibuktikan dengan 10 tahun kepemimpinannya telah menghantarkan Indonesia pada banyak capaian dan kemajuan," ucapnya.

Atas hal itu, Kamhar menganggap Hasto tidak tahu realita yang terjadi selama masa pemerintahan SBY.

Bahkan, ia menyebut Hasto hidup di alam mimpi karena tidak tahu realita tersebut.

"Mungkin Hasto sebelum pemerintahan Pak Jokowi hanya hidup di alam mimpi, tak mengenal realita," kata dia.

"Karenanya mengutip dan memodifikasi yang lagi viral dan kekinian di media sosial 'Hei Hasto, Bangun, ko tidor terlalu miring, bangun. Nanti ko pe otak juga ikutan miring," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Hasto memuji kepemimpinan Presiden Jokowi dalam penanganan Covid-19 yang dinilainya berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

Baca juga: Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

"Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas. Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," kata Hasto dalam siaran pers, Kamis (21/10/2021).

Menurut Hasto, setiap mengadakan rapat, Jokowi selalu mengambil keputusan yang dapat dijabarkan dalam perspektif koordinasi antara pusat dan daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com