Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Kompas.com - 22/10/2021, 12:44 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, salah satu kriteria model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yakni daerah yang dipimpin oleh perempuan.

Kriteria tersebut untuk mendukung pemberdayaan perempuan, di samping untuk melihat sejauh mana keberhasilan program jika perempuan diberikan kesempatan untuk memimpin.

"Salah satu kriteria model DRPPA yang kami fokuskan pembentukannya saat ini adalah daerah dengan pemimpin perempuan, misalnya bupati atau wali kota perempuan atau daerah yang memiliki kepala desa perempuan,” kata Bintang, dalam Pencanangan Model DRPPA dan Dialog Menteri PPPA Bersama Pemerhati Perempuan dan Anak di Hutan Kenangan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dikutip dari siaran pers, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Dalam kunjungan tersebut, terdapat dua desa yang menjadi model DRPPA, yakni Watutumou III dan Talawan.

Bintang mengatakan, terdapat pekerjaan rumah dari setiap model DRPPA yang harus diselesaikan.

Pekerjaan rumah tersebut terkait lima isu prioritas, yakni peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak.

Kemudian, penurunan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, serta pencegahan perkawinan anak.

“Lima isu prioritas arahan Presiden inilah yang menjadi indikator utama kami, selain 10 indikator yang nanti kami ingin wujudkan di dalam DRPPA," kata dia.

Baca juga: Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Bintang mengatakan, dalam rangka mewujudkan DRPPA, pemerintah daerah harus aktif bersinergi dan berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK dan Forum Anak Daerah.

Adapun di Kabupaten Minahasa Utara terdapat 125 desa dan 6 kelurahan. Dia berharap, dua desa yang sudah dibentuk model DRPPA dapat direplikasi di desa lainnya.

Sementara itu, Bupati Minahasa Utara Joune JE Ganda mengatakan pihaknya terus meningkatkan komitmen dalam hal pemberdayaa perempuan dan perlindungan anak. Salah satunya, dengan mendukung pembentukan DRPPA di daerahnya.

“Kami terus-menerus berupaya keras menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pekerja anak, sehingga Kabupaten Minahasa Utara ini bisa menjadi kabupaten yang ramah perempuan dan anak,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com