Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, salah satu kriteria model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yakni daerah yang dipimpin oleh perempuan.

Kriteria tersebut untuk mendukung pemberdayaan perempuan, di samping untuk melihat sejauh mana keberhasilan program jika perempuan diberikan kesempatan untuk memimpin.

"Salah satu kriteria model DRPPA yang kami fokuskan pembentukannya saat ini adalah daerah dengan pemimpin perempuan, misalnya bupati atau wali kota perempuan atau daerah yang memiliki kepala desa perempuan,” kata Bintang, dalam Pencanangan Model DRPPA dan Dialog Menteri PPPA Bersama Pemerhati Perempuan dan Anak di Hutan Kenangan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dikutip dari siaran pers, Jumat (22/10/2021).

Dalam kunjungan tersebut, terdapat dua desa yang menjadi model DRPPA, yakni Watutumou III dan Talawan.

Bintang mengatakan, terdapat pekerjaan rumah dari setiap model DRPPA yang harus diselesaikan.

Pekerjaan rumah tersebut terkait lima isu prioritas, yakni peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak.

Kemudian, penurunan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, serta pencegahan perkawinan anak.

“Lima isu prioritas arahan Presiden inilah yang menjadi indikator utama kami, selain 10 indikator yang nanti kami ingin wujudkan di dalam DRPPA," kata dia.

Bintang mengatakan, dalam rangka mewujudkan DRPPA, pemerintah daerah harus aktif bersinergi dan berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK dan Forum Anak Daerah.

Adapun di Kabupaten Minahasa Utara terdapat 125 desa dan 6 kelurahan. Dia berharap, dua desa yang sudah dibentuk model DRPPA dapat direplikasi di desa lainnya.

Sementara itu, Bupati Minahasa Utara Joune JE Ganda mengatakan pihaknya terus meningkatkan komitmen dalam hal pemberdayaa perempuan dan perlindungan anak. Salah satunya, dengan mendukung pembentukan DRPPA di daerahnya.

“Kami terus-menerus berupaya keras menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pekerja anak, sehingga Kabupaten Minahasa Utara ini bisa menjadi kabupaten yang ramah perempuan dan anak,” ucap dia.