Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Kompas.com - 22/10/2021, 12:44 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, salah satu kriteria model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yakni daerah yang dipimpin oleh perempuan.

Kriteria tersebut untuk mendukung pemberdayaan perempuan, di samping untuk melihat sejauh mana keberhasilan program jika perempuan diberikan kesempatan untuk memimpin.

"Salah satu kriteria model DRPPA yang kami fokuskan pembentukannya saat ini adalah daerah dengan pemimpin perempuan, misalnya bupati atau wali kota perempuan atau daerah yang memiliki kepala desa perempuan,” kata Bintang, dalam Pencanangan Model DRPPA dan Dialog Menteri PPPA Bersama Pemerhati Perempuan dan Anak di Hutan Kenangan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dikutip dari siaran pers, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Dalam kunjungan tersebut, terdapat dua desa yang menjadi model DRPPA, yakni Watutumou III dan Talawan.

Bintang mengatakan, terdapat pekerjaan rumah dari setiap model DRPPA yang harus diselesaikan.

Pekerjaan rumah tersebut terkait lima isu prioritas, yakni peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak.

Kemudian, penurunan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, serta pencegahan perkawinan anak.

“Lima isu prioritas arahan Presiden inilah yang menjadi indikator utama kami, selain 10 indikator yang nanti kami ingin wujudkan di dalam DRPPA," kata dia.

Baca juga: Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Bintang mengatakan, dalam rangka mewujudkan DRPPA, pemerintah daerah harus aktif bersinergi dan berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK dan Forum Anak Daerah.

Adapun di Kabupaten Minahasa Utara terdapat 125 desa dan 6 kelurahan. Dia berharap, dua desa yang sudah dibentuk model DRPPA dapat direplikasi di desa lainnya.

Sementara itu, Bupati Minahasa Utara Joune JE Ganda mengatakan pihaknya terus meningkatkan komitmen dalam hal pemberdayaa perempuan dan perlindungan anak. Salah satunya, dengan mendukung pembentukan DRPPA di daerahnya.

“Kami terus-menerus berupaya keras menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pekerja anak, sehingga Kabupaten Minahasa Utara ini bisa menjadi kabupaten yang ramah perempuan dan anak,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com