Kompas.com - 22/10/2021, 09:02 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD dalam acara silaturahmi dengan senat akademik dan dewan profesor Undip Semarang yang disiarkan lewat YouTube Channel Undip TV Official, Kamis (21/10/2021). KOMPAS.com/tangkapan layar Youtube Channel Undip TVMenko Polhukam Mahfud MD dalam acara silaturahmi dengan senat akademik dan dewan profesor Undip Semarang yang disiarkan lewat YouTube Channel Undip TV Official, Kamis (21/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah tidak boleh tertutup atas kritik yang disampaikan masyarakat.

Hal itu disampaikan Mahfud saat bersilaturahmi dengan Senat Akademik dan Dewan Profesor Universitas Diponegoro, serta Forkopimda, di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/10/2021).

"Saya selalu katakan begini, pemerintah itu enggak boleh tertutup pada kritik, saya justru senang kalau ada kritik, karena bagi saya banyak kritik itu kerjaan jadi ada, tidak nganggur," ujar Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Undip TV Official, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Mahfud MD: Koruptor di Indonesia 1298 Orang, 86 Persen Lulusan Perguruan Tinggi

Dalam kesempatan itu, Mahfud mempersilakan para peserta silaturahmi untuk bertanya dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut dia, kritik yang disampaikan tersebut agar pemerintah juga mengetahui kondisi di masyarakat. 

Kendati demikian, Mahfud menegaskan, ketika pemerintah terbuka terhadap kritik, bukan berarti pemerintah tidak boleh menjawab kritik tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tetapi jangan pula diartikan bahwa kalau pemerintah terbuka terhadap kritik, lalu tidak boleh menjawab, tidak boleh memberi kritik balik bahwa kritik Anda itu salah misalnya, itu begitu cara kita hidup," kata Mahfud.

Saat masyarakat mengritik pemerintah, Mahfud mengingatkan, sebaiknya disampaikan dengan data dan fakta yang masuk akal.

Baca juga: Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Menurut dia, pemerintah tidak diam apabila terdapat kritik tanpa data dan fakta yang masuk akal.

"Jangan kalau dikiritik ya diam, jangan represif orang ditindak, tapi juga meskipun membiarkan bukan berarti membiarkan orang kritik tanpa data, tanpa fakta yang masuk akal. Oleh sebab itu mari kita sekarang berdiskusi," ujar Mahfud.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Nasional
12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Nasional
Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Nasional
Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Nasional
KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Nasional
Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Nasional
Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.