Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Kompas.com - 19/10/2021, 19:24 WIB
Kadiv Propam Polri Irjen (Pol) Ferdy Sambo dan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam pasca pertemuan untuk memperkuat kemitraan terkait pengawasan kinerja kepolisian. Pertemuan dihelat di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat. Selasa (19/10/2021). Tatang Guritno / Kompas.com Kadiv Propam Polri Irjen (Pol) Ferdy Sambo dan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam pasca pertemuan untuk memperkuat kemitraan terkait pengawasan kinerja kepolisian. Pertemuan dihelat di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat. Selasa (19/10/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sepakat menunjuk penanggung jawab masing-masing untuk optimalkan pengawasan kinerja anggota kepolisian.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menjelaskan pihaknya menunjuk penanggung jawab khusus di bidang penyelidikan dan pemantauan untuk mengawasi kinerja polisi terkait pelanggaran HAM.

“Kami juga menunjuk penanggung jawab, polisi juga demikian. Jadi kami punya semacam desk sendiri di Dumas Presisi yang ketika kami masukan laporan, polisi langsung tahu itu dari kita,” terang Anam ditemui di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/10/2021).

Diketahui dalam pertemuan yang sama, Kadiv Propam Polri Irjen (Pol) Ferdy Sambo menyebut masyarakat bisa mengirimkan aduannya terkait kinerja polisi di aplikasi Dumas Presisi dan Propam Presisi.

Lebih lanjut, Anam menerangkan mekanisme ini penting dilakukan karena banyaknya aduan masyarakat ke Komnas HAM terkait dengan institusi Polri.

Baca juga: Propam Koordinasi dengan Itwasum Polri Terkait Kasus Polisi Banting Mahasiswa di Tangerang

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Pengaduan baik di level perilaku kepolisian, maupun dalam proses pendekatan hukum seperti penyidikkan dan lain sebagainya,” ungkap Anam.

“Ini kan tidak hanya 1 atau 2 kasus, tapi banyak, maka harus dibentuk penanggung jawab khusus,” sambung dia.

Anam menegaskan, bagi Komnas HAM yang penting adalah proses penyelesaian suatu perkara.

Maka pihaknya tidak bisa bekerja sendiri, namun mesti membangun kerjasama dengan berbagai instansi.

Selain polisi, Anam menceritakan bahwa Komnas HAM juga bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyelesaikan berbagai perkara terkait konflik lahan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sering Sulit Akses Siaran TV Analog, Masyarakat Kalteng Sambut Baik Peralihan ke Digital

Sering Sulit Akses Siaran TV Analog, Masyarakat Kalteng Sambut Baik Peralihan ke Digital

Nasional
Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Nasional
Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Nasional
Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Nasional
Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.