Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Sejak PPKM Ditetapkan, Masyarakat yang Divaksin Meningkat Signifikan

Kompas.com - 15/10/2021, 10:15 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ditetapkan, masyarakat yang divaksinasi meningkat signifikan.

Menurut dia, kondisi itu mendukung peningkatan mobilitas masyarakat dengan lebih aman.

"Sejak diterapkannya PPKM darurat/level, kita juga berhasil meningkatkan secara signifikan jumlah masyarakat yang divaksin," ujar Luhut dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenko Marves, Jumat (15/10/2021).

"(Pemerintah) menerapkan sistem teknologi terpadu melalui aplikasi PeduliLindungi sehingga mobilitas masyarakat dapat kembali ditingkatkan dengan aman," tuturnya.

Baca juga: Luhut: Covid-19 Ajarkan tentang Adaptasi dan Lihat Potensi di Tengah Kesulitan

Dua langkah itu, menurut dia, juga mendukung penurunan kasus Covid-19 di Indonesia dan di Jawa-Bali.

Hingga tanggal 11 Oktober 2021, kasus Covid-19 di Indonesia dan di Jawa-Bali telah turun masing-masing sebesar 98,9 persen dan 97,7 persen dari puncaknya di tanggal 15 Juli.

"Penurunan kasus yang tajam ini telah berdampak positif terhadap kondisi ekonomi. Berdasarkan data-data hingga September, pemulihan ekonomi terjadi sangat cepat," ucap Luhut.

Pemulihan itu tercermin dari indikator-indikator terkait tingkat keyakinan masyarakat, aktivitas konsumsi, dan aktivitas produksi sektor manufaktur yang sudah kembali atau mendekati tingkat sebelum pandemi Covid-19.

Baca juga: Luhut: Masa Karantina 5 Hari Berlaku untuk Semua Pelaku Perjalanan Internasional

Sehingga, kata Luhut, selain mengajarkan tentang adaptasi, Covid-19 juga mengajarkan tentang bagaimana melihat potensi di tengah kesulitan.

Dia mencontohkan, keterbatasan sistem kesehatan di Indonesia menunjukkan bahwa potensi investasi pada sektor kesehatan dalam negeri masih luas.

"Baik dari sisi pembuatan farmasi dan bahan bakunya, peningkatan kapasitas layanan primer seperti puskesmas, hingga yang sifatnya tersier seperti wisata kesehatan. Selain itu, penanganan Covid-19 juga mengakselerasi trend digitalisasi di berbagai sektor," ujarnya.

Baca juga: 13 Jabatan Dipegang Luhut sejak 2014, 7 Masih Aktif

Sementara itu, berdasarkan laporan pemerintah hingga Kamis (14/10/2021) pukul 12.00 WIB jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua mencapai 60.422.073 orang atau setara 29,01 persen dari target.

Sementara jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama yakni sebanyak 104.308.702 orang atau setara 50,08 persen dari target.

Data ini disampaikan Kemenkes melalui laman www.kemkes.go.id yang dikutip Kompas.com, Kamis.

Hingga saat ini, pemerintah menargetkan 208.265.720 orang yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com