Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Kompas.com - 18/10/2021, 11:49 WIB
Ilustrasi Polisi KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menilai, adanya warganet yang mengkritik polisi agar bekerja layaknya satpam BCA yang ramah dan profesional harus ditanggapi sebagai masukan dari masyarakat.

Menurut dia, kritik satire yang menyebut polisi diganti satpam BCA merupakan aspirasi masyarakat yang harus diterima Polri karena belakangan kinerjanya ramai diperbincangkan.

"Itu masukan dari masyarakat. Namanya masukan, tentu harus kita dengar dan kita perhatikan. Jadi bahan evaluasi bagi kita," kata Habiburokhman di Klender, Jakarta, Minggu (18/10/2021).

Baca juga: Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Politisi Partai Gerindra itu kemudian menjelaskan sejumlah konsep yang diperkenalkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di antaranya presisi dan restorative justice.

Habiburokhman berpandangan, seluruh konsep itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik saat ini.

Namun, peristiwa kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian kepada masyarakat justru dinilai akan menodai institusi Polri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jangan dinodai oleh kasus per kasus yang dilakukan oknum-oknum seperti di Tangerang yang men-smackdown. Kemudian di Medan kalau enggak salah memukul warga. Di Tangerang Selatan ada yang ditangkap, mahasiswa, walaupun tuduhannya perkelahian," kata dia.

Baca juga: Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Atas berbagai peristiwa kekerasan itu, Habiburokhman meminta oknum polisi yang terlibat dilakukan evaluasi dan ditindak dengan tegas.

Tindak tegas yang disarankan Habiburokhman adalah hingga mencopot oknum polisi yang terlibat kekerasan dari posisinya.

"Supaya masyarakat tahu, Polri tidak membiarkan anggotanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang baik di masyarakat," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Sebelumnya, sebuah twit dari pengguna Twitter ramai dibagikan dan diperbincangkan karena narasinya yang mengharapkan polisi bisa bekerja layaknya Satpam BCA.

Baca juga: Tagar #PercumaLaporPolisi Disebut Ekspresi Kekecewan Warga pada Polri

Bahkan, narasi 'Satpam BCA' menjadi trending topic di Twitter pada Minggu.

Namun, setelah ramai dibagikan, orang yang menulis twit tersebut justru mengalami penyerangan berupa ancaman, intimidasi hingga doxing di ranah digital.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Garda Bangsa Siapkan 'Pasukan Darat' untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Garda Bangsa Siapkan "Pasukan Darat" untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Nasional
KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.