Salin Artikel

Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Menurut dia, kritik satire yang menyebut polisi diganti satpam BCA merupakan aspirasi masyarakat yang harus diterima Polri karena belakangan kinerjanya ramai diperbincangkan.

"Itu masukan dari masyarakat. Namanya masukan, tentu harus kita dengar dan kita perhatikan. Jadi bahan evaluasi bagi kita," kata Habiburokhman di Klender, Jakarta, Minggu (18/10/2021).

Politisi Partai Gerindra itu kemudian menjelaskan sejumlah konsep yang diperkenalkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di antaranya presisi dan restorative justice.

Habiburokhman berpandangan, seluruh konsep itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik saat ini.

Namun, peristiwa kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian kepada masyarakat justru dinilai akan menodai institusi Polri.

"Jangan dinodai oleh kasus per kasus yang dilakukan oknum-oknum seperti di Tangerang yang men-smackdown. Kemudian di Medan kalau enggak salah memukul warga. Di Tangerang Selatan ada yang ditangkap, mahasiswa, walaupun tuduhannya perkelahian," kata dia.

Atas berbagai peristiwa kekerasan itu, Habiburokhman meminta oknum polisi yang terlibat dilakukan evaluasi dan ditindak dengan tegas.

Tindak tegas yang disarankan Habiburokhman adalah hingga mencopot oknum polisi yang terlibat kekerasan dari posisinya.

"Supaya masyarakat tahu, Polri tidak membiarkan anggotanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang baik di masyarakat," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Sebelumnya, sebuah twit dari pengguna Twitter ramai dibagikan dan diperbincangkan karena narasinya yang mengharapkan polisi bisa bekerja layaknya Satpam BCA.

Bahkan, narasi 'Satpam BCA' menjadi trending topic di Twitter pada Minggu.

Namun, setelah ramai dibagikan, orang yang menulis twit tersebut justru mengalami penyerangan berupa ancaman, intimidasi hingga doxing di ranah digital.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/18/11490011/kritikan-polisi-diganti-satpam-bca-anggota-dpr-jadi-bahan-evaluasi

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke