Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaduh soal "Celeng", PDI-P Tegaskan Pencapresan Kewenangan Megawati

Kompas.com - 13/10/2021, 18:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Arif Wibowo menyatakan, kader-kader PDI-P hendaknya tidak perlu meributkan urusan pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Arif mengatakan, keputusan soal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI-P merupakan kewenangan penuh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Soal capres itu kewenangan Ibu Ketua Umum, dan itu diatur di anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai. Jadi begitu, itu kewenangan absoulut ketua umum partai untuk menentukan capres, cawapres, dan menteri," kata Arif saat dihubungi, Rabu (13/10/2021).

"Oleh sebab itu, maka menyangkut soal capres/cawapres itu partai sudah mengambil kebijakan agar kader partai tidak perlu meributkan urusan capres/cawapres," sambung Arif.

Ini disampaikan Arif merespons kegaduhan soal sebutan 'celeng' bagi kader PDI-P yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Ia mengingatkan, PDI-P juga telah menerbitkan perintah kepada sleuruh jajaran partai untuk tidak membahas persoalan capres dan cawapres

Baca juga: Suara Kader Dukung Ganjar Dinilai Lebih Baik Ditampung PDI-P, Bukan Disebut Celeng

Menurut Arif, PDI-P masih berfokus pada upaya konsolidasi partai serta melaksanakan kerja-kerja kerakyatan membantu pemerintah sebagai persiapan agar PDI-P kembali meraih kemenangan pada Pemilu 2024.

"Jadi kalau ada sebagian kader partai yang sudah mulai meributkan tentang capres cawapres, ya itu di luar perintah partai," ujar Arif.

Ia menambahkan, aspirasi kader mengenai pencalonan presiden hendaknya disampaikan melalui internal partai, bukan digembar-gemborkan di muka publik agar tidak menimbulkan kegaduhan.

"Jangan sampai malah timbul perpecahan atau potensi perepcahan kan begitu. Nanti yang senang bukan partai kita secara keselurihan, tetapi pihak di luar partai. Jadi jangan mengikuti genderang yang ditabuh oleh pihak luar," kata Arif.

Sebelumnya, Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto memunculkan istilah bukan banteng, tetapi celeng bagi kader PDI-P yang mendeklarasikan capres.

”Adagium di PDI-P itu, yang di luar barisan bukan banteng. Itu namanya celeng. Jadi, apa pun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng,” ujar Bambang.

Wakil Ketua DPC PDI-P Purworejo Albertus Sumbogo mengatakan, simpatisan dan kader PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar Pranowo hanya menyampaikan aspirasi sebelum Megawati memutuskan capres dari partai banteng itu untuk Pilpres 2024.

Baca juga: Ganjar Pranowo dan Kisah Para Celeng yang Dianggap Keluar dari Barisan Banteng

Pria yang menjabat Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) itu mengaku hanya menampung aspirasi masyarakat.

“Bagi saya, saya masih dalam barisan. Hak bicara, hak aspirasi itu dijamin oleh aturan. Saya tidak memutuskan yang harus jadi Ganjar, bukan. Aspirasi masyarakat ini kan perlu ditampung,” kata Albertus, Senin (11/10/2021).

Ia pun mengaku siap menerima sanksi hingga pemecatan sebagai kader partai banteng jika dinilai melanggar aturan partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com