Kompas.com - 13/10/2021, 17:36 WIB
Foto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: Presiden Joko Widodo resmi melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaFoto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: Presiden Joko Widodo resmi melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan, pihaknya memerlukan dukungan teokratis dan politis dengan adanya Dewan Pengarah BRIN.

Menurutnya, tugas besar Dewan Pengarah BRIN adalah memberikan dukungan dua hal tersebut.

"Kalo terkait riset yang penting itu kan manajemennya, eksekutifnya. Nah eksekutifnya kan tulen (dari kalangan peneliti) ya. Sebaliknya, yang kita perlukan setelah itu adalah dukungan teokratis dan politis," ujar Laksana usai menghadiri pelantikan Dewan Pengawas BRIN di Istana Negara, Rabu (13/10/2021).

Baca juga: Dilantik Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Punya Kekayaaan Rp 214 Miliar

"Itu fungsi Dewan Pengarah. Karena Dewan Pengarah kan tidak melakukan riset. Tidak masuk ranah eksekusi itu sendiri," lanjutnya.

Laksana mengakui, dirinya memerlukan dukungan politis dan teokratis. Sebab BRIN sendiri saat ini memiliki tugas mengumpulkan semua unit riset dari semua kementerian.

Setelahnya, hasil riset akan diberikan berdasarkan kebutuhan kementerian/lembaga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tentu itu butuh koordinasi yang tidak mudah. Sebetulnya mirip seperti BNPB juga. Kalo BNPB kan juga lintas kementerian," ungkapnya.

"Oleh krena itu di BNPB ada dewan pengarah juga. Jadi fungsinya sebagai payung supaya semua lebih mudah dikonsolidasikan," tambah Laksana.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah resmi melantik 10 orang Dewan Pengarah BRIN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, mengatakan pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 Tahun 2021 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Nasional
Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Nasional
Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Nasional
Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Nasional
KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Nasional
Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Nasional
Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Nasional
Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.