Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BRIN Sebut Dewan Pengarah Diperlukan untuk Dukungan Politis

Kompas.com - 13/10/2021, 17:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan, pihaknya memerlukan dukungan teokratis dan politis dengan adanya Dewan Pengarah BRIN.

Menurutnya, tugas besar Dewan Pengarah BRIN adalah memberikan dukungan dua hal tersebut.

"Kalo terkait riset yang penting itu kan manajemennya, eksekutifnya. Nah eksekutifnya kan tulen (dari kalangan peneliti) ya. Sebaliknya, yang kita perlukan setelah itu adalah dukungan teokratis dan politis," ujar Laksana usai menghadiri pelantikan Dewan Pengawas BRIN di Istana Negara, Rabu (13/10/2021).

Baca juga: Dilantik Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Punya Kekayaaan Rp 214 Miliar

"Itu fungsi Dewan Pengarah. Karena Dewan Pengarah kan tidak melakukan riset. Tidak masuk ranah eksekusi itu sendiri," lanjutnya.

Laksana mengakui, dirinya memerlukan dukungan politis dan teokratis. Sebab BRIN sendiri saat ini memiliki tugas mengumpulkan semua unit riset dari semua kementerian.

Setelahnya, hasil riset akan diberikan berdasarkan kebutuhan kementerian/lembaga.

"Tentu itu butuh koordinasi yang tidak mudah. Sebetulnya mirip seperti BNPB juga. Kalo BNPB kan juga lintas kementerian," ungkapnya.

"Oleh krena itu di BNPB ada dewan pengarah juga. Jadi fungsinya sebagai payung supaya semua lebih mudah dikonsolidasikan," tambah Laksana.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah resmi melantik 10 orang Dewan Pengarah BRIN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, mengatakan pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 Tahun 2021 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional.

"Mengangkat keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional," ujar Nanik.

Dia lantas membacakan susunan 10 nama yang menjadi Dewan Pengarah BRIN. Pertama, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Kedua, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Baca juga: Diketuai Megawati, Apa Tugas Dewan Pengarah BRIN?

Ketiga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN. Keempat, Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto sebagai Sekretaris Dewan Pengarah BRIN.

Kelima, Emil Salim sebagai anggota. Keenam, I Gede Wenten sebagai anggota. Ketujuh, Bambang Kesowo sebagai anggota.

Kedelapan, Adi Utarini sebagai anggota. Kesembilan Marsudi Wahyu Kisworo sebagai anggota. Kesepuluh, Tri Mumpuni sebagai anggota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com