Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PB IDI: Beberapa Pakar Nilai Surveilans Genomik di Indonesia Masih Lemah

Kompas.com - 13/10/2021, 11:54 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pakar menilai surveilans genomik atau genomic surveillance di Indonesia masih lemah.

Surveilans genomik merupakan upaya pelacakan dan pemantauan genom virus corona untuk mencegah meluasnya penyebaran virus.

Pelacakan tersebut akan menjadi penentu intervensi kesehatan yang perlu dilakukan.

Surveilans genomik juga dapat mengetahui dan mempelajari mutasi varian baru, apakah lebih mudah menular atau dapat meningkatkan keparahan penyakit.

"Tetapi beberapa pakar memberikan catatan terkait dengan genomic surveillance kita masih lemah ya," kata Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mahesa Paranadipa, dalam diskusi daring, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Fakta Vaksin Zifivax, Efikasi 81,51 Persen hingga Ampuh Lawan Varian Delta

Mahesa menjelaskan, jika seseorang yang sudah divaksinasi tetapi masih terinfeksi Covid-19, maka harus dilakukan whole genome sequencing untuk memeriksa varian apa yang menjangkitinya.

Whole genome sequencing atau urutan genom utuh adalah teknik yang digunakan dalam proses pengurutan sekuens DNA menjadi satu gambaran genome utuh.

Selain itu, lanjut Mahesa, beberapa pakar juga menyebut pemeriksaan atau testing Covid-19 Indonesia masih belum sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Beberapa pakar masih memberikan catatan terkait dengan kapasitas 3T kita ya terkait dengan tracing, testing dan treatment. Terutama testing dan tracing kita yang masih memang belum mencapai standar WHO," ungkapnya.

Baca juga: BPOM: Efikasi Vaksin Zifivax Terhadap Varian Delta 77,47 Persen

Menurut Mahendra, jumlah testing Covid-19 di Indonesia harus menjadi catatan, khususnya bagi daerah yang sudah bisa melakukan pemeriksaan secara mandiri.

Ia pun berharap setiap daerah terutama yang sudah bisa melakukan pemeriksaan Covid-19 secara mandiri bisa mengejar ketertinggalan.

"Daerah yang sudah mampu melakukan pemeriksaan secara mandiri ini diharapkan memang sesuai dengan standar WHO," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com