Pemerintah Dinilai Lempar Tanggung Jawab atas Permohonan Warga UI soal Statuta

Kompas.com - 12/10/2021, 14:17 WIB
Sejumlah mahasiswa UI melakukan aksi unjuk rasa untuk menolakan PP 75/2021 tentang Statuta UI. Dok. Ketua BEM UI, Leon Alvinda PutraSejumlah mahasiswa UI melakukan aksi unjuk rasa untuk menolakan PP 75/2021 tentang Statuta UI.

JAKARTA, KOMPAS.com – Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2021 yang kini menjadi PP 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) mendapat banyak kritikan karena dinilai bermasalah.

Diketahui, sorotan tersebut banyak diutarakan oleh warga UI, baik dari kalangan mahasiswa, dosen, hingga Dewan Guru Besar (DGB).

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) berserta perwakilan dosen pun sudah bersurat kepada pemerintah terkait PP statuta yang bermasalah, namun masih belum ada perkembangan signifikan.

"Tidak ada perkembangan apa pun kecuali lempar-lempar tanggung jawab," kata Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Reni Suwarso saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Ratusan Mahasiswa-Dosen UI Gelar Aksi Tolak Statuta UI

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (12/10/2021), aliansi BEM berserta perwakilan dosen UI telah mengirimkan lima dokumen melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UI dan pemerintah terkait revisi Statuta UI atau PP 75/2021.

Ini mulai dari naskah akademik PP Nomor 75/2021, risalah rapat tim penyusun revisi Statuta UI, dokumen masukan dari berbagai pihak terkait revisi Statuta UI, dokumen rancangan peraturan revisi Statuta UI, serta dokumen tahap perumusan peraturan Revisi Statuta UI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang dikirimkan pada 30 Agustus 2021 kepada PPID UI dan 13 September 2021 ke Kemendikbud Ristek, Kemensetneg, dan Kemenkumham RI," tulis aliansi BEM se-UI dalam keterangannya.

Aliansi BEM se-UI menegaskan, sudah melakukan mengirimkan surat permohonan itu sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Baca juga: Mahasiswa hingga Guru Besar UI Kirim Surat ke Pemerintah, Minta Statuta Hasil Revisi Dicabut

Kendati demikian, aliansi BEM se-UI menilai PPID UI dan ketiga lembaga justru saling melempar tanggung jawab, bahkan Kemenkumham RI belum memberikan respons.

Aliansi BEM se-UI pun mempertanyakan cara kerja para pejabat di kementerian tersebut dalam menangani permohonannya soal statuta UI.

"Stakeholder main lempar-lemparan tanggung jawab, padahal warga UI menunggu kejelasan."

Diketahui, pemerintah menerbitkan revisi Statuta UI atau PP 75/2021 pada awal bulan Juli 2021.

Baca juga: Desak Statuta UI Hasil Revisi Dicabut, Ratusan Mahasiswa hingga Guru Besar Surati 5 Kementerian

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.