Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komcad Diusulkan Jadi Bagian Atasi Ancaman Bencana

Kompas.com - 11/10/2021, 12:56 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Marapi Consulting and Advisory Beni Sukadis menyebutkan, komponen cadangan (komcad) harus dipersiapkan menjadi pasukan yang dapat membantu pemerintah dalam menghadapi ancaman non-konvensional.

Ancaman non-konvensional tersebut berupa persoalan kebencanaan seperti gempa bumi, banjir, erupsi gunung, kebakaran hutan, hingga perubahan iklim.

"Selain Komcad fokus pada tupoksi sebagai instrumen petahanan negara, penambahan fungsi sebagai kekuatan cadangan dalam menghadapi darurat nasional (bencana) menjadi suatu keniscayaan," ujar Beni kepada Kompas.com, Senin (11/10/2021).

Baca juga: Saat Jokowi dan Prabowo Naik Jip Tinjau Kesiapan Pasukan Komponen Cadangan

Beni mengatakan, pemerintah sempat kewalahan mengatasi pandemi Covid-19 yang merupakan bencana non-alam.

Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan merespons dengan mendirikan rumah sakit tambahan yang berasal dari aset atau fasilitas institusi tersebut.

Namun, Beni menuturkan, hal ini perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

Salah satu SDM yang bisa dikerahkan adalah kalangan mahasiswa kedokteran maupun perawat tingkat akhir.

Terkait hal itu, Beni menyatakan, sudah semestinya pembentukan komcad di masa depan bisa berkontribusi dalam penanganan pandemi atau pun keadaan darurat nasional lainnya.

Selain itu, pasukan komcad juga bisa difungsikan untuk menghadapi ancaman konvensional. Misalnya, konflik di Laut China Selatan.

Sekalipun Indonesia tak akan terlibat dalam konflik di wilayah tersebut, namun komcad tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai instrumen pertahanan negara.

Dengan bermacam spektrum ancaman tersebut, keahlian komcad yang harus dipersiapkan di masa depan antara lain, dokter, perawat, tenaga kesehatan, ahli kimia dan laboratorium.

"Ahli teknik sipil, ahli komputer atau infomatika, keamanan siber, ahli biologi, ahli nuklir, pilot, manajemen bencana alam, urusan sipil lainnya dan operasi psikologi dan propaganda," katanya.

Baca juga: Mengenal Apa Itu Komponen Cadangan: Definisi, Keuntungan dan Sanksi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan 3.103 orang menjadi pasukan komcad periode 2021 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (7/10/2021).

Adapun 3.103 anggota komponen cadangan yang hari ini ditetapkan terdiri dari Rindam Jaya 500 orang, Rindam III Siliwangi 500 orang, Rindam IV Diponegoro 500 orang.

Kemudian, Rindam V Brawijaya 500 orang, Rindam XII Tanjungpura 499 orang, dan Universitas Pertahanan 604 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com