Said Abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR-RI

Ketua Badan Anggaran DPR-RI. Politisi Partai Demoraksi Indonesia Perjuangan.

Bung Karno, Jokowi, dan Ibu Kota Negara Masa Depan

Kompas.com - 11/10/2021, 11:36 WIB
Foto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: konsep desain ibu kota baru Nagara Rimba Nusa, pemenang sayembara Kementerian PUPR. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaFoto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: konsep desain ibu kota baru Nagara Rimba Nusa, pemenang sayembara Kementerian PUPR.

GAGASAN pemindahan ibu kota negara (IKN) sesungguhnya telah ada sejak era pemerintahan Presiden Soekarno.

Bahkan pada 17 April 1957, Bung Karno sempat meletakkan batu pertama di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai “sister city” Jakarta. Pertimbangannya, Palangkaraya bisa membagi beban Jakarta sebagai ibu kota negara (IKN).

Kendati demikian, kedudukan Palangkaraya ini tidak menggantikan Jakarta sebagai IKN.
Perannya hanya berbagi beban terhadap kebutuhan daya tampung Jakarta.

Bung Karno berpandangan tidak ada tempat, selain Jakarta di Indonesia ini yang memiliki jejak sejarah dan saksi bisu perjuangan merebut kemerdekaan.

Pandangan ini tentu tidak dimaksudkan untuk mengerdilkan jejak sejarah kota-kota lain seperti Bandung, Surabaya, dan kota-kota lainnya dalam perannya sebagai saksi sejarah perjuangan kemerdekaan.

Jakarta begitu memorable bagi tokoh-tokoh pergerakan bangsa. Pertimbangan inilah yang agaknya menjadi faktor batalnya rencana pemindahan IKN pada masa Bung Karno.

Apalagi beban Jakarta pada masa itu tidak seberat Jakarta saat ini, apalagi Jakarta ke depan.
Hingga akhir masa jabatan Bung Karno, pemindahan ibu kota negara belum terwujud.
Meskipun begitu, rencana pemindahan IKN belum surut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di masa orde baru, rencana memindahkan IKN kembali mencuat. Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden No 1 tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri.

Sayangnya rencana ini tidak beranjak lebih maju. Sebab setahun kemudian Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden.

Barulah pada masa Presiden Joko Widodo pemindahan IKN dinyatakan dengan tegas. Pada 26 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo menyatakan pemindahan IKN ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Rencana pemindahan IKN juga telah dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim menjawab kebutuhan ibu kota negara masa depan.
Terlebih bila Indonesia mampu menempati jajaran ekonomi maju, sehingga sangatlah wajar bila diperlukan ibu kota negara yang menopang kebutuhan tersebut.

Selain itu, beban Jakarta terlampau besar sebagai ibu kota negara sekaligus kawasan bisnis dan keuangan.

6 alasan pemindahan ibu kota negara

Hasil Kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF 2019) pemindahan IKN dipandang penting. INDEF setidaknya memiliki enam pertimbangan yang mendasari IKN pindah dari Jakarta ke tempat lain, khususya Kalimantan.

Pertama, sebanyak 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara daerah daerah lain memiliki jumlah penduduk kurang dari 10 persen, kecuali Sumatera.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Dijadwalkan Hadiri Penutupan KTT G20 di Roma Akhir Oktober

Jokowi Dijadwalkan Hadiri Penutupan KTT G20 di Roma Akhir Oktober

Nasional
Partai Ummat Kritik Keputusan Jokowi Berikan Jabatan Tambahan ke Luhut

Partai Ummat Kritik Keputusan Jokowi Berikan Jabatan Tambahan ke Luhut

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 31,84 Persen

UPDATE 22 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 31,84 Persen

Nasional
Bareskrim Tangkap Pendana Pinjol Ilegal yang Sebabkan IRT di Wonogiri Gantung Diri

Bareskrim Tangkap Pendana Pinjol Ilegal yang Sebabkan IRT di Wonogiri Gantung Diri

Nasional
Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Bertambah 33 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.153

UPDATE 22 Oktober: Bertambah 33 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.153

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 6.556 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 22 Oktober: 6.556 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

Nasional
UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

Nasional
Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

Nasional
Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Nasional
Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.