Umrah Dibuka Lagi, Komisi VIII DPR: Bukti Arab Saudi Percaya Penanganan Pandemi di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah umrah untuk jemaah Indonesia tidak lepas dari semakin terkendalinya penanganan Covid-19.

"Prinsipnya, bagi kami, dengan kebijakan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah menunjukkan kepercayaan terhadap Indonesia dalam penanganan Covid-19," kata Ace saat dihubungi Kompas.com, Minggu (10/10/2021).

Ace menyampaikan, kabar dibukanya kembali umrah merupakan hal yang menggembirakan bagi umat Islam di Indonesia.

Baca juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Pikirkan Biaya Karantina Calon Jemaah Umrah

Ia menyadari, umat Islam di Indonesia sudah rindu untuk kembali ke Tanah Suci karena sebelumnya diterapkan pembatasan akibat penyebaran Covid-19.

"Alhamdulillah, tentu kita patut bersyukur atas dibukanya kembali ibadah umrah untuk muslim dari Indonesia," ucapnya.

Namun, Ketua DPP Partai Golkar itu meminta pemerintah segera menyiapkan aturan teknis agar calon jemaah umrah dapat mengikuti aturan yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi.

Baca juga: Umrah Dibuka Lagi, Ini Kata Menlu dan Ketentuan Karantina

Ia pun mendorong Kementerian Agama (Kemenag) segera merespons kebijakan dibukanya kembali ibadah umrah bagi jemaah Indonesia.

"Kemenag dimohon segera menindaklanjutinya dengan melakukan pembicaraan secara teknis pelaksanaan detailnya, terutama soal protokol kesehatan dan ketentuan yang terkait dalam penyelenggaraan umrah di Tanah Suci itu," kata Ace.

Diketahui, kini jemaah Indonesia telah diizinkan untuk dapat kembali beribadah umrah ke Arab Saudi.

Hal tersebut diumumkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Retno mengatakan, Pemerintah Arab Saudi kembali membuka pelaksanaan ibadah umrah untuk jemaah Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Arab Saudi Kembali Buka Umrah untuk Jemaah Indonesia

Retno menerangkan, hal tersebut disampaikan Pemerintah Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi di Jakarta pada 8 Oktober 2021.

"Nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada 8 Oktober 2021 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut, kedutaan sudah menerima informasi dari pihak yang berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal peraturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jemaah umrah Indonesia," kata Retno dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube MoFA Indonesia, Sabtu (9/10/2021).

Retno mengatakan, Pemerintah Arab Saudi akan mempertimbangkan jemaah Indonesia untuk menjalani karantina selama lima hari, apabila mereka tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan.

Lebih lanjut, kata Retno, kabar baik ini akan segera ditindaklanjuti bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia guna membahas mengenai teknis pelaksanaan umrah lebih detail.