Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Pelecehan Seksual, Koalisi Masyarakat Minta Komnas HAM Desak KPI Bentuk Tim Independen

Kompas.com - 08/10/2021, 15:33 WIB
Sania Mashabi,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual Dalam Lembaga Negara meminta Komnas HAM untuk mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membentuk tim independen yang melibatkan pihak eksternal dalam mengusut dugaan pelecehan seksual dan perundungan terhadap MS.

Koalisi menyampaikan hal itu saat menyambangi kantor Komnas HAM, Jumat (8/10/2021). 

"Seperti ahli, aktivis perempuan, dan lain-lain dalam melakukan investigasi penanganan kasus," kata perwakilan koalisi Luviana dalam konferensi pers secara daring, Jumat (8/10/2021).

Selain itu, koalisi juga meminta Komnas HAM memantau kasus kekerasan seksual serta menjadikan kasus ini agenda Komnas HAM agar korban mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Koalisi, lanjut Luviana, pun meminta Komnas HAM menjamin hak korban terpenuhi dalam proses penyelesaian kasus.

"Seperti perlindungan dan keamanan korban, hak korban sebagai pekerja dari penanganan hingga pemulihan," ujarnya.

Baca juga: Pegawai KPI Korban Pelecehan Masih Tunggu Hasil Tes Psikiatri Forensik

Ia juga menegaskan, koalisi siap membantu dan mengawal penuntasan kasus pelecehan seksual dan perundungan di KPI.

Caranya dengan mendorong atau melibatkan lembaga negara seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, pemerintah dan kepolisian RI.

"Guna menjamin keterbukaan proses pengungkapan fakta kasus kekerasan seksual di KPI," ucap dia.

Adapun dalam audiensi tersebut Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual Dalam Lembaga Negara bertemu dengan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

Hasil dari pertemuan itu adalah Komnas HAM akan mengeluarkan rekomendasi terkait kasus kekerasan seksual di KPI sekitar pertengahan bulan November.

Rekomendasi tersebut rencananya akan diberikan pada KPI dan aparat Kepolisian.

Diberitakan sebelumnya diduga telah terjadi pelecehan seksual dan perundungan di Kantor KPI. Pelecehan tersebut diduga dilakukan oleh pegawai KPI kepada MS yang juga merupakan salah satu pegawai di lembaga tersebut.

Baca juga: Pegawai KPI Korban Pelecehan Disebut Butuh Trauma Healing

Selain Kepolisian, Komnas HAM juga turut melakukan penyelidikan perkara ini untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai penyelesaian perkara.

Menurut Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara pihaknya akan memanggil semua psikolog yang sudah memeriksa kondisi MS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com