Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pegawai Korban Kekerasan Seksual Harap Kontrak Kerjanya di KPI Tetap Diperpanjang

Kompas.com - 07/10/2021, 18:02 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang diduga alami perundungan dan pelecehan seksual, MS berharap kontrak kerjanya tetap diperpanjang.

Kuasa hukum MS, Mualimin menjelaskan kontrak kerja kliennya akan habis pada Desember nanti.

“Usai kejadian ini viral, MS sangat berharap kontraknya di KPI tetap diperpanjang dan kalau bisa pindah divisi,” tutur Mualimin pada Kompas.com, Kamis (7/10/2021).

Ia mengatakan, MS ingin pindah divisi agar tidak bertemu dengan terduga pelaku yang melakukan perundungan dan pelecehan seksual padanya.

MS diketahui merupakan pegawai KPI Pusat yang bekerja di divisi visual data.

“Sebab jika masih berada di divisi yang sama dengan saat ini, itu mengingatkannya pada kejadian pelecehan seksual dan perundungan,” sebutnya.

Terakhir, harapan MS, ungkap Mualimin, ia tidak menjadi sasaran kebencian karena berani bersuara atas perkara yang dialaminya.

Ia berharap pimpinan KPI Pusat mau mengakomodir keinginannya itu.

Baca juga: KPI Diminta Tak Hanya Serahkan Penanganan Perkara MS Secara Formal

“MS berharap pimpinan KPI bersikap bijaksana dan mau mendengar keinginan korban terkait keberlangsungan kerja dan pindah divisi ini,” pungkas Mualimin.

Diberitakan sebelumnya MS saat ini masih terus menjalani pemeriksaan psikiatrik forensik di RS Polri.

Pemeriksaan ini merupakan salah satu metode yang digunakan kepolisian untuk mengungkap perkara tersebut.

Kuasa hukum MS juga sempat menyatakan permintaan ke KPI agar memberikan pendampingan psikologis untuk keluarga MS terutama istri dan ibunya.

Disisi lain KPI menyatakan belum menerima permintaan tersebut baik secara formal dan informal

KPI saat ini membebastugaskan sementara MS dan juga para pihak yang diduga menjadi pelaku perundungan dan pelecehan seksual.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com