Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras Minta Panglima TNI Usut Tuntas Kekerasan yang Libatkan Anggotanya

Kompas.com - 05/10/2021, 15:04 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mengusut tuntas kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang libatkan anggotanya.

Hal itu disampaikan Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar terkait peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 76 TNI.

Berdasarkan catatan Kontras dalam satu tahun terakhir, terjadi 54 kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI.

“Pelanggaran yang dilakukan oleh aparat TNI khususnya berkaitan dengan kekerasan harus diusut secara tuntas dan berkeadilan lewat mekanisme hukum yang akuntabel,” terang Rivan dalam keterangan tertulis, Selasa (5/10/2021).

Baca juga: Kontras Ungkap Terjadi Penurunan Kasus Kekerasan yang Melibatkan Anggota TNI

Rivan memaparkan, angka kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan anggota TNI sebenarnya mengalami penurunan dibanding dengan periode 2019-2020.

Namun, masih adanya keterlibatan anggota TNI pada kasus-kasus kekerasan itu menunjukkan masih ada oknum yang bersifat arogan.

“Adanya kuasa yang sangat besar dimiliki oleh institusi TNI, sehingga anggotanya berlaku arogan terhadap masyarakat sipil, jurnalis bahkan aktivis,” ucap dia.

Dalam catatan Kontras, setahun belakangan kekerasan yang dilakukan anggota TNI di 20 provinsi di Indonesia telah menyebabkan setidaknya 17 orang tewas, 65 orang luka, 12 ditangkap, dan 4 orang mengalami intimidasi, dan pengrusakan benda fisik.

Rivan mengatakan, Papua dan Sumatera Utara menjadi dua provinsi dengan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM tertinggi yang melibatkan oknum TNI.

“Papua menjadi wilayah yang paling dominan terjadinya kasus kekerasan sebanyak 9 peristiwa dan disusul Sumatera Utara dengan 7 peristiwa,” kata dia.

Baca juga: Wapres: HUT Ke-76 TNI Momentum Menang Lawan Pandemi Covid-19

Khusus di Papua, Rivan yakin bahwa angka kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi masih bisa lebih banyak.

Sebab, selama ini informasi terkait kekerasan di Papua sangat terbatas.

“Perlu digarisbawahi bahwa fenomena kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua harus dianggap sebagai fenomena gunung es dikarenakan minimnya akses informasi mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di Papua,” ucap dia.

“Serta narasi terkait beberapa kasus yang didominasi oleh narasi negara,” kata Rivan.

Baca juga: HUT Ke-76 TNI, PDI-P Mencita-citakan TNI Kekuatan Pertahanan yang Sangat Kuat

Dalam peringatan HUT TNI ke 76 yang diperingati hari ini, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta agar prajuritnya meningkatkan profesionalitas.

Hadi meminta agar prajurit TNI terus menjaga konsolidasi dengan masyarakat untuk membangun Indonesia yang tangguh.

“Tingkatkan terus profesionalisme dan kemanunggalan dengan rakyat, bersatu, berjuang, kita pasti menang untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh,” kata Hadi melalui keterangan tertulis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com