HUT Ke-76 TNI, Anggota DPR Harap TNI Tak Kembali ke Dwifungsi ABRI

JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha berharap, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak kembali menjadi lembaga yang terlibat politik praktis selayaknya Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru.

Hal itu disampaikan Syaifullah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 TNI yang jatuh pada Selasa (5/10/2021).

"Saya berharap TNI sesuai dengan cita-cita reformasi untuk tidak kembali sebagai lembaga yang terlibat politik praktis atau terkenal dengan Dwifungsi ABRI," kata Syaifullah saat dihubungi, Selasa.

Syaifullah mengatakan, dengan tidak terlibat pada politik praktis, maka TNI harus terus menerus mengembangkan profesionalitas untuk menjaga dan mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara khusus, politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menilai masalah keamanan di Papua dan Laut China Selatan merupakan tantangan bagi TNI di usianya yang ke-76.

"Masalah isu Papua dan Laut China Selatan adalah tantangan yang urgen dan perlu mendapatkan perhatian khusus bagi TNI agar kedaulatan dan keutuhan negara bisa dipertahankan," kata Syaifullah.

Seperti diketahui, Dwifungsi ABRI berlaku selama masa Orde Baru di mana anggota ABRI mendapatkan kursi di MPR dan DPR tanpa perlu mengikuti pemilu.

Dampak dari adanya Dwifungsi ABRI ini adalah berkurangnya jatah warga sipil di bidang pemerintahan karena banyaknya anggota ABRI yang mendominasi pemerintahan.

Namun, Dwifungsi ABRI perlahan mulai dihapuskan seiring dengan runtuhnya rezim pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto.

Penghapusan Dwifungsi ABRI terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dengan cara mereformasi TNI.

Hingga pada rapat pimpinan ABRI di tahun 2000, para pemimpin sepakat untuk menghapus Dwifungsi ABRI yang perlahan mulai diberlakukan pada Pemilu 2004 dengan harapan semuanya sudah selesai pada Pemilu 2009.