Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Ketua Komisi VIII DPR Minta Stakeholder Tiru Gaya Risma Benahi Data Kemiskinan

Kompas.com - 04/10/2021, 21:19 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yandri Susanto meminta para stakeholder meniru cara atau gaya Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam pembenahan data kemiskinan.

Yandri melihat sejumlah daerah yang sudah dikunjungi Risma menunjukkan datanya bermasalah.

Sambil bercanda, Yandri menyatakan, daerah lain yang belum didatangi Risma sengaja menunggu dimarahi.

“Makanya itu, jangan sampai seperti itu. Kejadian di Gorontalo itu yang saya harapkan yang terakhir. Saya pastikan bilamana semua data itu baik enggak mungkin Bu Risma marah,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (4/10/2021)..

Anggota Fraksi Partai Amanan Nasional (PAN) ini pun meminta stakeholder yakni pemerintah daerah sampai ke tingkat RT/RW, dan para pendamping jangan main-main dengan data.

Baca juga: Pimpinan Komisi VIII Minta Risma Perbaiki Sistem, Tak Sekadar Marah-Marah

“Di tingkat bawah itu, ayo perbaiki data. Jangan main-main. Saya rasa kalau ini dilakukan, akan baik-baik saja kok,” katanya saat menjadi narasumber dalam program Kabar Petang TvOne, Minggu (3/10/2021).

Terkait tanggapan luas atas kunjungan Mensos ke Gorontalo, Yandri mengajak semua pihak mengambil pelajaran terbaik.

“Inilah momentum untuk memperbaiki Kementerian Sosial sampai ke tingkat bawah. Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dukungan dari pusat sampai ke RT/RW,” katanya.

Dia berpesan, stakeholder seperti kepala desa tidak hanya memasukkan data yang merupakan pendukungnya saja, sedangkan mereka yang tidak mendukung tidak mendapatkan bantuan.

“Maka semua pihak harus bekerja keras dan serius. Saya malah berharap, Bu Risma tidak berubah. Sebab Bu Risma sudah membuktikan dua periode jadi Wali Kota Surabaya sukses,” katanya.

Baca juga: Sempat Kritik Risma, Gubernur Gorontalo Minta Maaf

Adapun, polemik pembenahan data dipicu gaya bicara Risma kepada Gubernur Gorontalo Ruslie Habibie yang dinilai marah-marah kepada warganya.

Namun, Yandri menilai, apa yang dikerjakan Risma semata-mata untuk memperbaiki data kemiskinan agar bantuan tepat sasaran, tepat guna, tepat jumlah, dan benar-benar ada perbaikan.

“Kalau saya nyaman-nyaman saja. Apa yang dikerjakan Bu Risma semata-mata untuk perbaikan data. Kita tahu data adalah masalah krusial,” ujarnya..

Menurutnya, Risma sedang bekerja keras memperbaiki data agar puluhan juta orang miskin mendapat bantuan.

Dalam kesempatan berbeda, anggota Komisi VIII Bukhori Yusuf berpendapat senada. Dia sangat menyesalkan persoalan DTKS yang tak kunjung usai.

Baca juga: Tak Hanya di Gorontalo, Ini 4 Aksi Marah-marah Risma di Depan Publik

Yusuf menilai, banyak oknum di tingkat kabupaten atau kota maupun desa memanfaatkan DTKS untuk kepentingan tertentu.

“Fenomena itu hampir terjadi di seluruh Indonesia. Karena itu wajar, setiap kali menteri menemukan kekeliruan, apalagi penyimpangan, langsung berekspresi pembelaannya terhadap orang miskin,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi: Bagus, Bagus...

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi: Bagus, Bagus...

Nasional
PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com