Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi VIII Minta Risma Perbaiki Sistem, Tak Sekadar Marah-Marah

Kompas.com - 04/10/2021, 11:09 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini memperbaiki sistem bantuan sosial, bukan sekadar marah-marah bila menemukan masalah.

Sebab, kata Ace, permasalahan terkait bantuan sosial itu tidak hanya terjadi di segelintir daerah, tetapi hampir merata di berbagai daerah.

"Tak cukup hanya sekedar marah-marah. Yang harus diperbaiki sistem perlindungan bantuan sosial," kata Ace saat dihubungi, Senin (4/10/2021).

Ia mengungkapkan, dalam kunjungan ke beberapa daerah, Komisi VIII DPR selalu menemukan adanya Bantuan Sosial Tunai (BST) yang gagal salur, rekening yang saldonya kosong, hingga penerima yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar.

Baca juga: Risma Ingin Atlet dan Pelatih Peparnas XVI Divaksinasi Sebelum Akhir Oktober

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, perbaikan sistem itu mesti meliputi pendataan data, pemutakhiran data, distribusi bantuan sosial, evaluasi bantuan sosial serta memastikan aparatur Kementerian Sosial bekerja sesuai sistem yang telah diperbaiki.

Selain itu, Ace juga menilai perlu ada perbaikan mekanisme koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, Himbara, PT Pos, serta berbagai pihak dalam sistem bantuan perlindungan sosial.

"Masalahnya jelas. Ada sistem pemutakhiran data yang bermasalah. Harus diperbaiki sistem itu termasuk dalam membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal pemutakhiran data," kata Ace.

Sebagaimana diketahui, bukan sekali dua kali saja Risma marah-marah ketika menyampaikan teguran.

Terbaru, Risma marah dan menujuk salah satu pendamping ketika ia menemukan ada warga di Gorontalo yang terdata menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi saldonya tidak pernah terisi.

Merespons hal ini, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku paham alasan Risma marah. Tetapi, ia tidak setuju cara Mensos merespons laporan PKH tersebut.

Baca juga: Gaya Risma Marah-marah Dinilai Tak Cocok dengan Pemerintahan Jokowi

“Itu pegawai saya meskipun dia pegawai rendahan tapi manusia juga. Saya alumni STKS, tahun 80-an sudah kenal Menteri Sosial Nani Soedarsono, para Dirjen tapi tidak ada yang sikapnya begitu. Saya tersinggung, saya enggak terima,” kata Rusli, Jumat (1/10/2021).

Rusli menilai apa yang dilakukan Risma itu tidak patut. Ia menyebut perilaku Risma adalah contoh buruk sikap seorang pejabat negara.

"Saya melihat video itu sangat prihatin. Saya tidak memprediksi seorang menteri, sosial lagi, memperlakukan seperti itu. Itu contoh tidak baik," kata Rusli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com