Ketua Komisi VIII DPR Minta Stakeholder Tiru Gaya Risma Benahi Data Kemiskinan

KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yandri Susanto meminta para stakeholder meniru cara atau gaya Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam pembenahan data kemiskinan.

Yandri melihat sejumlah daerah yang sudah dikunjungi Risma menunjukkan datanya bermasalah.

Sambil bercanda, Yandri menyatakan, daerah lain yang belum didatangi Risma sengaja menunggu dimarahi.

“Makanya itu, jangan sampai seperti itu. Kejadian di Gorontalo itu yang saya harapkan yang terakhir. Saya pastikan bilamana semua data itu baik enggak mungkin Bu Risma marah,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (4/10/2021)..

Anggota Fraksi Partai Amanan Nasional (PAN) ini pun meminta stakeholder yakni pemerintah daerah sampai ke tingkat RT/RW, dan para pendamping jangan main-main dengan data.

“Di tingkat bawah itu, ayo perbaiki data. Jangan main-main. Saya rasa kalau ini dilakukan, akan baik-baik saja kok,” katanya saat menjadi narasumber dalam program Kabar Petang TvOne, Minggu (3/10/2021).

Terkait tanggapan luas atas kunjungan Mensos ke Gorontalo, Yandri mengajak semua pihak mengambil pelajaran terbaik.

“Inilah momentum untuk memperbaiki Kementerian Sosial sampai ke tingkat bawah. Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dukungan dari pusat sampai ke RT/RW,” katanya.

Dia berpesan, stakeholder seperti kepala desa tidak hanya memasukkan data yang merupakan pendukungnya saja, sedangkan mereka yang tidak mendukung tidak mendapatkan bantuan.

“Maka semua pihak harus bekerja keras dan serius. Saya malah berharap, Bu Risma tidak berubah. Sebab Bu Risma sudah membuktikan dua periode jadi Wali Kota Surabaya sukses,” katanya.

Adapun, polemik pembenahan data dipicu gaya bicara Risma kepada Gubernur Gorontalo Ruslie Habibie yang dinilai marah-marah kepada warganya.

Namun, Yandri menilai, apa yang dikerjakan Risma semata-mata untuk memperbaiki data kemiskinan agar bantuan tepat sasaran, tepat guna, tepat jumlah, dan benar-benar ada perbaikan.

“Kalau saya nyaman-nyaman saja. Apa yang dikerjakan Bu Risma semata-mata untuk perbaikan data. Kita tahu data adalah masalah krusial,” ujarnya..

Menurutnya, Risma sedang bekerja keras memperbaiki data agar puluhan juta orang miskin mendapat bantuan.

Dalam kesempatan berbeda, anggota Komisi VIII Bukhori Yusuf berpendapat senada. Dia sangat menyesalkan persoalan DTKS yang tak kunjung usai.

Yusuf menilai, banyak oknum di tingkat kabupaten atau kota maupun desa memanfaatkan DTKS untuk kepentingan tertentu.

“Fenomena itu hampir terjadi di seluruh Indonesia. Karena itu wajar, setiap kali menteri menemukan kekeliruan, apalagi penyimpangan, langsung berekspresi pembelaannya terhadap orang miskin,” katanya.