Hasan Sadeli
Pemerhati Sejarah Maritim

Pemerhati Sejarah Maritim | Lulusan Magister Ilmu Sejarah Universitas Indonesia.

 

Vanuatu dan Sentimen Anti-Indonesia

Kompas.com - 03/10/2021, 08:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh: Hasan Sadeli*

VANUATU merupakan negara di Pasifik Selatan yang tidak pernah menyerah menyudutkan Indonesia dalam berbagai forum internasional. Baik dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) maupun dalam forum khusus tentang HAM di PBB.

Vanuatu selalu menuduh Indonesia yang dianggapnya melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

Tidak terhitung berapa kali Vanuatu melayangkan tuduhan semacam itu. Bahkan bila mundur ke belakang, beberapa negara Pasifik Selatan kerap menyebut Indonesia sebagai negara penjajah yang segala tindakannya diasosiasikan sebagai politik ekspansionis.

Karenanya, sejak dasawarsa 1970an mereka senantiasa melihat Indonesia sebagai ancaman.

Baca juga: Mengenal Vanuatu, Negara yang Kerap Kritik Indonesia soal Papua di PBB

Namun belakangan, di saat hampir mayoritas negara di Pasifik Selatan tidak lagi bersikap agresif terhadap Indonesia, Vanuatu justru menjadi satu-satunya negara di Pasifik Selatan yang tidak pernah absen untuk memprovokasi dunia internasional dengan melayangkan berbagai tuduhan terhadap Indonesia.

Vanuatu seolah memposisikan diri secara sepihak dengan mendeklarasikan diri sebagai penyambung aspirasi masyarakat Papua, dan menutup mata terhadap agresivitas kelompok separatis di Papua.

Vanuatu selalu bersikap kontraproduktif dan mengabaikan sikap bersahabat sebagaimana yang selalu ditunjukan oleh Indonesia.

Vanuatu juga melupakan berbagai upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik yang erat dengan Vanuatu, dan sejumlah negara lain di Pasifik Selatan.

Baca juga: Kisah Suku di Vanuatu Memuja Pangeran Philip sebagai Dewa, Ritualnya Spesial

Membangun hubungan diplomatik

Koran Kompas edisi 25 Mei tahun 1984 menuliskan bahwa Indonesia telah mulai merintis pengembangan hubungan diplomatik dengan beberapa negara Pasifik Selatan, seperti Fiji (1974), Papua Nugini (1975), dan Samoa Barat (1980). Namun, kegiatan diplomatik Indonesia saat itu masih dirangkap dari perwakilan Indonesia di Australia atau Selandia Baru.

Selanjutnya pada tahun 1983, Indonesia secara intensif mulai meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Hal ini ditandai dengan rangkaian kunjungan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmaja, ke berbagai negara di kawasan Pasifik Selatan.

Dalam kesempatan itu, Indonesia berupaya melakukan kerjasama bidang kebudayaan dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Selain itu Indonesia juga menginisiasi suatu program bernama Kerjasama Teknik Negara-negara Berkembang (KTNB).

Adanya kerjasama tersebut diharapkan menumbuhkan suatu sikap saling menghormati (mutual respect) dan saling percaya antara negara-negara di Pasifik Selatan terhadap Indonesia.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan yang dibangun ketika dasawarsa 80an, antara lain memang dimaksudkan untuk meminimalisasi kecaman negara-negara di kawasan tersebut.

Apalagi setelah Vanuatu berkali-kali menunjukan sikap anti-Indonesia dan menuntut sebuah negara Papua Merdeka. (Sukma Rizal dalam Asia-Pasifik dalam Kemelut dan Diplomatik)

Karena itu, kerjasama yang erat diperlukan mengingat beberapa negara di Kawasan Pasifik Selatan memiliki kesamaan etnologi, utamanya dengan penduduk yang berada di wilayah Timur Indonesia. Karena kawasan ini terbagi kedalam 3 wilayah budaya, yakni Mikronesia, Polinesia, dan Melanesia.

Untuk kawasan budaya Melanesia, entitas politik yang ada di dalamnya yaitu Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru.

Negara-negara dari rumpun ini secara etnologi memiliki kesamaan dengan penduduk di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua.

Di masa lalu, negara-negara tersebut pernah menyuarakan gerakan bernama Persaudaraan Melanesia, mereka menyoroti dan mengangkat setiap persoalan yang terjadi di Papua.

Dalam kurun waktu tertentu, isu etnologi menguat dan berkembang menjadi isu kawasan di Pasifik Selatan. Isu semacam ini sebenarnya tidak berdiri sendiri.

Baca juga: Kontroversi Harga Paspor Vanuatu Rp 2 Miliar, Syaratnya Sangat Mudah

Asal usulnya bisa dilacak dari watak kolonial Belanda. Hal itu sedemikian tercermin dalam lamanya proses intergrasi Papua dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

Belanda menyatakan bahwa secara etnologis orang Irian tidak termasuk orang Indonesia, Sementara Indonesia berpegang pada Perjanjian Linggarjati yang menetapkan Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat mencakup seluruh bekas Hindia Belanda.

Bagaimanapun, Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia karena persamaan historis, nasib, serta keinginan untuk hidup bersama.

Vanuatu perlu diingatkan untuk membaca rentang sejarah panjang Indonesia yang mencakup Papua di dalamnya.

Tinjauan etnologis tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya faktor pengikat suatu negara-bangsa. Dan memang tidak ada satu pun negara bangsa di dunia ini yang benar-benar homogen.

Segala upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam membangun negara kuat dan penuh toleransi di tengah kemajemukan memang penuh tantangan. Dan pemerintah Indonesia tidak pernah melakukan dikotomi terhadap keberadaan berbagai suku, agama, maupun ras.

Sayangnya, masih ada saja negara yang bersikap sentimen terhadap prinsip-prinsip kebinekaan dan persatuan yang selalu dijunjung Indonesia.

Vanuatu adalah proyeksi dari negara yang diliputi persangkaan negatif yang akut terhadap Indonesia. Sikapnya selalu tidak bersahabat.

Sejauh ini Indonesia nampak terlalu sabar menanggapi tuduhan keji dari Vanuatu di saat aparat, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik dibunuh dan diburu oleh kelompok bersenjata di Papua. (*Hasan Sadeli, Pemerhati Sejarah dan Kemaritiman, Lulusan Magister Ilmu Sejarah Universitas Indonesia)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM: Saya Rasa DPR Paham Masih Banyak yang Tak Puas

RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM: Saya Rasa DPR Paham Masih Banyak yang Tak Puas

Nasional
Buka Kejuaraan Dunia Wushu, Jokowi Minta Atlet Internasional Lebih Mengenal Indonesia

Buka Kejuaraan Dunia Wushu, Jokowi Minta Atlet Internasional Lebih Mengenal Indonesia

Nasional
Demokrat Terbuka jika Gerindra Ingin Bergabung Dengan Koalisi Perubahan, tapi..

Demokrat Terbuka jika Gerindra Ingin Bergabung Dengan Koalisi Perubahan, tapi..

Nasional
Komisi II DPR Nilai Sistem Pelayanan Publik Kota Bogor Cukup Baik

Komisi II DPR Nilai Sistem Pelayanan Publik Kota Bogor Cukup Baik

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Mengaku Belum Pernah Terima Surat Panggilan Jaksa KPK

Eks KSAU Agus Supriatna Mengaku Belum Pernah Terima Surat Panggilan Jaksa KPK

Nasional
Korban Gempa Cianjur Didominasi Anak di Bawah 16 Tahun

Korban Gempa Cianjur Didominasi Anak di Bawah 16 Tahun

Nasional
Susi Dengar Brigadir J Banting-Banting Pintu dan Temukan Putri Candawathi Terkapar

Susi Dengar Brigadir J Banting-Banting Pintu dan Temukan Putri Candawathi Terkapar

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Larangan Unjuk Rasa dalam RKUHP Dievaluasi

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Larangan Unjuk Rasa dalam RKUHP Dievaluasi

Nasional
Update 5 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.234 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.682.437

Update 5 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.234 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.682.437

Nasional
Pemkab Cianjur Pastikan Bantuan buat Renovasi Rumah Korban Gempa Cianjur Tersalur Kamis 9 Desember

Pemkab Cianjur Pastikan Bantuan buat Renovasi Rumah Korban Gempa Cianjur Tersalur Kamis 9 Desember

Nasional
Di AIS Forum 2022, Kementerian KP Paparkan Inovasi Pengelolaan Laut Berkelanjutan

Di AIS Forum 2022, Kementerian KP Paparkan Inovasi Pengelolaan Laut Berkelanjutan

Nasional
Maksimalkan Pemulihan Gempa Cianjur, Kemensos Bangun Palet dan Sekolah Darurat

Maksimalkan Pemulihan Gempa Cianjur, Kemensos Bangun Palet dan Sekolah Darurat

Nasional
KPK Tunggu Laksamana Yudo Margono Dilantik untuk Minta Bantuan Pemanggilan Eks KSAU Agus Supriatna

KPK Tunggu Laksamana Yudo Margono Dilantik untuk Minta Bantuan Pemanggilan Eks KSAU Agus Supriatna

Nasional
Komisi III Minta UU Narkotika Tindak Tegas Pengguna dan Pengedar Narkoba di Indonesia

Komisi III Minta UU Narkotika Tindak Tegas Pengguna dan Pengedar Narkoba di Indonesia

Nasional
Soal Pemangkasan Jabatan ASN, Menpan RB: Enggak Semua 'Happy'

Soal Pemangkasan Jabatan ASN, Menpan RB: Enggak Semua "Happy"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.