Hasan Sadeli
Pemerhati Sejarah Maritim

Pemerhati Sejarah Maritim | Lulusan Magister Ilmu Sejarah Universitas Indonesia.

 

Vanuatu dan Sentimen Anti-Indonesia

Kompas.com - 03/10/2021, 08:00 WIB
Ilustrasi Indonesia, bendera merah putih ShutterstockIlustrasi Indonesia, bendera merah putih

Oleh: Hasan Sadeli*

VANUATU merupakan negara di Pasifik Selatan yang tidak pernah menyerah menyudutkan Indonesia dalam berbagai forum internasional. Baik dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) maupun dalam forum khusus tentang HAM di PBB.

Vanuatu selalu menuduh Indonesia yang dianggapnya melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

Tidak terhitung berapa kali Vanuatu melayangkan tuduhan semacam itu. Bahkan bila mundur ke belakang, beberapa negara Pasifik Selatan kerap menyebut Indonesia sebagai negara penjajah yang segala tindakannya diasosiasikan sebagai politik ekspansionis.

Karenanya, sejak dasawarsa 1970an mereka senantiasa melihat Indonesia sebagai ancaman.

Baca juga: Mengenal Vanuatu, Negara yang Kerap Kritik Indonesia soal Papua di PBB

Namun belakangan, di saat hampir mayoritas negara di Pasifik Selatan tidak lagi bersikap agresif terhadap Indonesia, Vanuatu justru menjadi satu-satunya negara di Pasifik Selatan yang tidak pernah absen untuk memprovokasi dunia internasional dengan melayangkan berbagai tuduhan terhadap Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Vanuatu seolah memposisikan diri secara sepihak dengan mendeklarasikan diri sebagai penyambung aspirasi masyarakat Papua, dan menutup mata terhadap agresivitas kelompok separatis di Papua.

Vanuatu selalu bersikap kontraproduktif dan mengabaikan sikap bersahabat sebagaimana yang selalu ditunjukan oleh Indonesia.

Vanuatu juga melupakan berbagai upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik yang erat dengan Vanuatu, dan sejumlah negara lain di Pasifik Selatan.

Baca juga: Kisah Suku di Vanuatu Memuja Pangeran Philip sebagai Dewa, Ritualnya Spesial

Membangun hubungan diplomatik

Koran Kompas edisi 25 Mei tahun 1984 menuliskan bahwa Indonesia telah mulai merintis pengembangan hubungan diplomatik dengan beberapa negara Pasifik Selatan, seperti Fiji (1974), Papua Nugini (1975), dan Samoa Barat (1980). Namun, kegiatan diplomatik Indonesia saat itu masih dirangkap dari perwakilan Indonesia di Australia atau Selandia Baru.

Selanjutnya pada tahun 1983, Indonesia secara intensif mulai meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Hal ini ditandai dengan rangkaian kunjungan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmaja, ke berbagai negara di kawasan Pasifik Selatan.

Dalam kesempatan itu, Indonesia berupaya melakukan kerjasama bidang kebudayaan dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Selain itu Indonesia juga menginisiasi suatu program bernama Kerjasama Teknik Negara-negara Berkembang (KTNB).

Adanya kerjasama tersebut diharapkan menumbuhkan suatu sikap saling menghormati (mutual respect) dan saling percaya antara negara-negara di Pasifik Selatan terhadap Indonesia.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan yang dibangun ketika dasawarsa 80an, antara lain memang dimaksudkan untuk meminimalisasi kecaman negara-negara di kawasan tersebut.

Apalagi setelah Vanuatu berkali-kali menunjukan sikap anti-Indonesia dan menuntut sebuah negara Papua Merdeka. (Sukma Rizal dalam Asia-Pasifik dalam Kemelut dan Diplomatik)

Karena itu, kerjasama yang erat diperlukan mengingat beberapa negara di Kawasan Pasifik Selatan memiliki kesamaan etnologi, utamanya dengan penduduk yang berada di wilayah Timur Indonesia. Karena kawasan ini terbagi kedalam 3 wilayah budaya, yakni Mikronesia, Polinesia, dan Melanesia.

Untuk kawasan budaya Melanesia, entitas politik yang ada di dalamnya yaitu Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru.

Negara-negara dari rumpun ini secara etnologi memiliki kesamaan dengan penduduk di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua.

Di masa lalu, negara-negara tersebut pernah menyuarakan gerakan bernama Persaudaraan Melanesia, mereka menyoroti dan mengangkat setiap persoalan yang terjadi di Papua.

Dalam kurun waktu tertentu, isu etnologi menguat dan berkembang menjadi isu kawasan di Pasifik Selatan. Isu semacam ini sebenarnya tidak berdiri sendiri.

Baca juga: Kontroversi Harga Paspor Vanuatu Rp 2 Miliar, Syaratnya Sangat Mudah

Asal usulnya bisa dilacak dari watak kolonial Belanda. Hal itu sedemikian tercermin dalam lamanya proses intergrasi Papua dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

Belanda menyatakan bahwa secara etnologis orang Irian tidak termasuk orang Indonesia, Sementara Indonesia berpegang pada Perjanjian Linggarjati yang menetapkan Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat mencakup seluruh bekas Hindia Belanda.

Bagaimanapun, Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia karena persamaan historis, nasib, serta keinginan untuk hidup bersama.

Vanuatu perlu diingatkan untuk membaca rentang sejarah panjang Indonesia yang mencakup Papua di dalamnya.

Tinjauan etnologis tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya faktor pengikat suatu negara-bangsa. Dan memang tidak ada satu pun negara bangsa di dunia ini yang benar-benar homogen.

Segala upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam membangun negara kuat dan penuh toleransi di tengah kemajemukan memang penuh tantangan. Dan pemerintah Indonesia tidak pernah melakukan dikotomi terhadap keberadaan berbagai suku, agama, maupun ras.

Sayangnya, masih ada saja negara yang bersikap sentimen terhadap prinsip-prinsip kebinekaan dan persatuan yang selalu dijunjung Indonesia.

Vanuatu adalah proyeksi dari negara yang diliputi persangkaan negatif yang akut terhadap Indonesia. Sikapnya selalu tidak bersahabat.

Sejauh ini Indonesia nampak terlalu sabar menanggapi tuduhan keji dari Vanuatu di saat aparat, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik dibunuh dan diburu oleh kelompok bersenjata di Papua. (*Hasan Sadeli, Pemerhati Sejarah dan Kemaritiman, Lulusan Magister Ilmu Sejarah Universitas Indonesia)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.