Fadjroel: Pemindahan Ibu Kota Langkah Konkret Presiden Wujudkan Pemerataan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi langkah konkret mewujudkan Indonesiasentris.

Saat ini Surat Presiden (Surpres) RUU IKN telah diserahkan kepada DPR.

"Langkah konkret Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesiasentris dan Indonesia Maju adalah dengan merealisasikan pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur di Pulau Kalimantan," ujar Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/9/2021).

Baca juga: Wacana Amendemen UUD Diduga Berkaitan dengan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

"Alhamdulillah, Surpres tentang RUU IKN telah diserahkan kepada Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada Rabu (29/9/2021)", lanjutnya.

Fadjroel mengungkapkan, IKN yang baru berada di tengah wilayah geografis nusantara merupakan simbol transformasi progresif menuju Indonesia Maju.

Transformasi progresif dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang berprinsip pada Indonesiasentris, yakni pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Kemudian, perlindungan lingkungan dalam menghadapi perubahan, kualitas baru tata kelola pemerintahan, dan transformasi progresif dan menyeluruh kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

Fadjroel lantas mengutip pernyataan Jokowi, bahwa perpindahan IKN bukan sekadar perpindahan kantor pemerintahan.

"Bukan sekadar pindah lokasi, tetapi kita ingin ada sebuah transformasi, pindah cara kerja, pindah budaya kerja, pindah sistem kerja, dan juga ada perpindahan basis ekonomi," ucapnya menirukan Jokowi.

Fadjroel melanjutkan, IKN di Pulau Kalimantan ini merupakan bagian dari keberpihakan pemerintah mengonsolidasikan tatanan demokrasi dan pemerataan kesejahteraan.

"Perubahan kultur dan sistem yang mampu menjawab tantangan jaman dan memeratakan keadilan pembangunan atau Indonesiasentris," katanya.

Baca juga: RUU Ibu Kota Negara Terdiri dari 34 Pasal, Atur Visi hingga Pembiayaan

Meski demikian, dia mengakui, halangan perubahan bisa muncul dari para pendukung kebiasaan lama.

Namun, pemerintah mengajak masyarakat Indonesia bergotong-royong mengatasi masalah dan bergerak maju bersama-sama.

"Sehingga IKN ini akan menjadi lokomotif bangsa indonesia mewujudkan Indonesiasentris dan Indonesia Maju," tambahnya.