Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Median: 53 Persen Masyarakat Anggap Reshuffle Tak Ubah Situasi Jadi Lebih Baik

Kompas.com - 30/09/2021, 13:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei lembaga Media Survei Nasional (Median) mengungkapkan, responden menilai bahwa reshuffle atau perombakan kabinet tidak akan mengubah situasi kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil survei, ada 53 persen responden yang menyatakan bahwa situasi tidak berubah jika dilakukan reshuffle atau pergantian anggota kabinet.

"Ternyata, publik merasa bahwa kalau ada reshuffle, itu tidak berpengaruh apa-apa, tidak mengubah apa-apa," kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun dalam rilis yang disiarkan secara daring, Kamis (30/9/2021).

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, Jubir Jokowi: Tak Seorang Pun Tahu Kecuali Presiden

Berdasarkan hasil survei, hanya 20 persen yang menjawab bahwa situasi akan menjadi lebih baik jika dilakukan reshuffle.

Selanjutnya, kata Rico, pihaknya juga bertanya kepada responden, "Jika ada reshuffle, apakah lebih baik yang masuk menjadi menteri dari partai politik atau profesional".

Hasilnya, mayoritas responden, yaitu 65 persen menginginkan menteri yang masuk dalam kabinet berasal dari kalangan profesional dan bukan dari partai politik.

"Yang lebih besar, publik itu merasa bahwa yang sebaiknya masuk menjadi menteri, kalaupun ada reshuffle itu baiknya adalah dari non partai politik, 65 persen. Dan yang menganggap berasal dari parpol itu sebesar 14 persen," ujar Rico.

Baca juga: Tepis Isu Reshuffle, Istana Sebut Kabinet Saat Ini Solid

Berkaca hasil tersebut, Rico menilai bahwa publik sebenarnya tidak menginginkan adanya reshuffle.

Namun, jika perombakan kabinet harus dilakukan, maka publik menginginkan sosok menteri yang bukan berasal dari partai politik.

Kendati demikian, Rico tetap berpandangan, reshuffle merupakan wewenang atau hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tapi yang lebih penting sekarang ini perlu dibangun adalah bukan siapa menggantikan siapa, bukan parpol apa yang kebagian apa. Tapi yang lebih penting itu sebenarnya kenapa reshuffle itu perlu dilakukan," tuturnya.

Baca juga: Kata Istana soal Isu Reshuffle Kabinet Setelah PAN Merapat ke Koalisi

Rico menilai bahwa Jokowi seharusnya menjelaskan kepada publik jika melakukan reshuffle kabinet.

Sebab, masyarakat memandang bahwa perombakan kabinet hanya momen bagi partai politik untuk menambah kursi di kekuasaan.

"Kenapa menteri A harus diganti. Itu kan belum dijelaskan. Karena yang terlihat dan terasa di publik itu merasa bahwa kalau pergantian menteri itu enggak ada pengaruh. Karena mereka belum mengerti, ini reshuffle untuk apa? Yang terlihat dari mereka, reshuffle ini adalah bagi-bagi kursi di antara partai politik," ujar Rico.

Survei Median dilakukan pengambilan data pada 19-26 Agustus 2021 dengan sampel 1.000 responden.

Adapun, margin of error sebesar lebih kurang 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com