Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Fokus Penuhi Target Vaksinasi, Pembahasan Vaksin Booster Berbayar Dinilai Terlalu Dini

Kompas.com - 29/09/2021, 17:48 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ahli Biologi Molekuler dan CEO Lipotek Inez Atmosukarto menilai, vaksinasi booster serta vaksinasi berbayar Covid-19 masih terlalu dini untuk dibahas saat ini.

Sebab, Inez berpandangan, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan vaksinasi dosis 1 dan 2.

“Jadi, bagi saya sebenarnya saat ini adalah terlalu prematur untuk membahas baik booster maupun vaksin berbayar karena kita harus fokus kepada mencakupi seluruh rakyat Indonesia terlebih dahulu,” kata Inez dalam pemaparan survei bertajuk “Kata Warga Tentang Vaksinasi Berbayar” secara virtual. Rabu (29/9/2021).

Baca juga: 7.364 Nakes di Tangsel belum Dapat Jatah Booster Vaksin Covid-19

Peneliti vaksin ini mengatakan, seharusnya stok vaksin booster atau vaksin berbayar yang ada sebaiknya dipakai untuk memenuhi capaian vaksinasi pertama dan kedua, khususnya di daerah.

Menurut Inez, sebelum pemerintah membahas vaksinasi berbayar ini, cakupan vaksinasi tahap pertama dan kedua di masyarakat harus sudah lebih dari 70 persen.

“Vaksinasi ketiga ini sebaiknya belum dimulai sebelum vaksinasi pertama dan kedua cakupannya sudah di atas 70 peren dari seluruh rakyat Indonesia,” kata dia.

Terlebih, ia menilai, cakupan vaksinasi tahap pertama dan kedua di sejumlah daerah Indonesia masih belum mencapai target.

“Saat ini kan kita mengetahui kan bahwa memang cakupannya besar di kota besar terutama Jakarta. Tapi kalau melihat di luar Jakarta, di luar Jawa, cakupannya masih jauh sekali dari ideal ya,” lanjutnya.

Baca juga: KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

Selain itu, ia menekankan, vaksinasi booster nantinya juga harus tetap menjadi kewajiban pemerintah.

Masyarakat rentan yang dimaksudnya diantaranya lansia serta masyarakat rentan karena pekerjaannya berisiko Covid-19.

“Untuk yang lain mungkin dengan program booster berbayar. Tapi, again, ini masih terlalu dini kita untuk membahasnya,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah menyiapkan skema vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster, baik secara gratis dan berbayar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, vaksin booster atau penguat diperlukan untuk mengantisipasi bila Indonesia diserang gelombang ketiga pandemi Covid-19.

Baca juga: Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Skema vaksin booster gratis, imbuhnya akan berbasis pada penerima bantuan iuran (PBI) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD.

Sementara itu, skema vaksin booster berbayar untuk 93,7 juta jiwa saat ini juga tengah dibahas.

"Sisanya nanti akan didorong melalui vaksin vaksin berbayar, dari segi harga vaksin dan lain akan dimatangkan kembali," ujar Airlangga, dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku 'Kakak Saya Jenderal' Berujung Diusut Puspom TNI

Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku "Kakak Saya Jenderal" Berujung Diusut Puspom TNI

Nasional
Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Nasional
Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Nasional
RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

Nasional
Rekonsiliasi Politik Pasca-Pilpres 2024 Berbasis Prinsip Kebangsaan

Rekonsiliasi Politik Pasca-Pilpres 2024 Berbasis Prinsip Kebangsaan

Nasional
Silaturahmi Politik Prabowo lewat Momen Idul Fitri dan Belum Pastinya Sikap PDI-P

Silaturahmi Politik Prabowo lewat Momen Idul Fitri dan Belum Pastinya Sikap PDI-P

Nasional
Hari Ketiga Lebaran, 789 Rumah Terendam Banjir di Kota Bandar Lampung

Hari Ketiga Lebaran, 789 Rumah Terendam Banjir di Kota Bandar Lampung

Nasional
Menyoal Tuntutan MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Menyoal Tuntutan MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Hasto: Terkait Jokowi Ingin Bertemu Megawati, Anak Ranting Katakan biar Ketemu Mereka Dulu

Hasto: Terkait Jokowi Ingin Bertemu Megawati, Anak Ranting Katakan biar Ketemu Mereka Dulu

Nasional
Tanggal 15 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Dukungan PDI-P di Pilkada Sumut, Hasto: Semua Boleh Mendaftar, kecuali Bobby Nasution

Soal Dukungan PDI-P di Pilkada Sumut, Hasto: Semua Boleh Mendaftar, kecuali Bobby Nasution

Nasional
Update Arus Balik: Polri Segera Berlakukan 'Contraflow' di Km 70 hingga 47 Tol Japek

Update Arus Balik: Polri Segera Berlakukan "Contraflow" di Km 70 hingga 47 Tol Japek

Nasional
Ganjar-Mahfud Bakal Temui Megawati untuk Silaturahim Lebaran Pekan Depan

Ganjar-Mahfud Bakal Temui Megawati untuk Silaturahim Lebaran Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com