Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Fokus Penuhi Target Vaksinasi, Pembahasan Vaksin Booster Berbayar Dinilai Terlalu Dini

Kompas.com - 29/09/2021, 17:48 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ahli Biologi Molekuler dan CEO Lipotek Inez Atmosukarto menilai, vaksinasi booster serta vaksinasi berbayar Covid-19 masih terlalu dini untuk dibahas saat ini.

Sebab, Inez berpandangan, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan vaksinasi dosis 1 dan 2.

“Jadi, bagi saya sebenarnya saat ini adalah terlalu prematur untuk membahas baik booster maupun vaksin berbayar karena kita harus fokus kepada mencakupi seluruh rakyat Indonesia terlebih dahulu,” kata Inez dalam pemaparan survei bertajuk “Kata Warga Tentang Vaksinasi Berbayar” secara virtual. Rabu (29/9/2021).

Baca juga: 7.364 Nakes di Tangsel belum Dapat Jatah Booster Vaksin Covid-19

Peneliti vaksin ini mengatakan, seharusnya stok vaksin booster atau vaksin berbayar yang ada sebaiknya dipakai untuk memenuhi capaian vaksinasi pertama dan kedua, khususnya di daerah.

Menurut Inez, sebelum pemerintah membahas vaksinasi berbayar ini, cakupan vaksinasi tahap pertama dan kedua di masyarakat harus sudah lebih dari 70 persen.

“Vaksinasi ketiga ini sebaiknya belum dimulai sebelum vaksinasi pertama dan kedua cakupannya sudah di atas 70 peren dari seluruh rakyat Indonesia,” kata dia.

Terlebih, ia menilai, cakupan vaksinasi tahap pertama dan kedua di sejumlah daerah Indonesia masih belum mencapai target.

“Saat ini kan kita mengetahui kan bahwa memang cakupannya besar di kota besar terutama Jakarta. Tapi kalau melihat di luar Jakarta, di luar Jawa, cakupannya masih jauh sekali dari ideal ya,” lanjutnya.

Baca juga: KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

Selain itu, ia menekankan, vaksinasi booster nantinya juga harus tetap menjadi kewajiban pemerintah.

Masyarakat rentan yang dimaksudnya diantaranya lansia serta masyarakat rentan karena pekerjaannya berisiko Covid-19.

“Untuk yang lain mungkin dengan program booster berbayar. Tapi, again, ini masih terlalu dini kita untuk membahasnya,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah menyiapkan skema vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster, baik secara gratis dan berbayar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, vaksin booster atau penguat diperlukan untuk mengantisipasi bila Indonesia diserang gelombang ketiga pandemi Covid-19.

Baca juga: Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Skema vaksin booster gratis, imbuhnya akan berbasis pada penerima bantuan iuran (PBI) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD.

Sementara itu, skema vaksin booster berbayar untuk 93,7 juta jiwa saat ini juga tengah dibahas.

"Sisanya nanti akan didorong melalui vaksin vaksin berbayar, dari segi harga vaksin dan lain akan dimatangkan kembali," ujar Airlangga, dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com