Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 28/09/2021, 17:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pentingnya rencana global untuk mengakhiri pandemi Covid-19.

Menurut dia, pandemi Covid-19 perlu segera diakhiri lantaran telah memukul sektor kesehatan, sosial-ekonomi, dan lingkungan.

"Pandemi telah menyebabkan krisis kemanusiaan, lebih dari 124 juta penduduk dunia masuk ke garis kemiskinan dan 131 juta orang terancam kelaparan,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (28/9/2021).

Puan menyampaikan hal itu saat pembukaan The First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDG's yang bertajuk ‘Mengubah Tantangan Pandemi Covid-19 Menjadi Peluang Mencapai SDG's’, Selasa.

Kegiatan ini digelar oleh DPR RI dan Inter-Parliamentary Union (IPO) dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's).

Puan mengatakan, pandemi telah mengubah arah kemajuan pencapaian SDG's tahun 2030.

Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani Pilih Awasi Vaksinasi di Pemukiman Padat Penduduk

Ia menerangkan, SDG's merupakan komitmen yang disepakati dunia dalam menyediakan peta jalan untuk membawa dunia ke jalur pembangunan berkelanjutan.

"SDG's yang disepakati pada tahun 2015 telah memberi panduan bagi berbagai negara untuk mencapai tujuan bersama pada tahun 2030," ucapnya.

Dengan panduan SDG's, kata Puan, akan terlihat negara yang on track kemajuannya, negara yang tertinggal, dan negara yang membutuhkan bantuan masyarakat internasional.

Ketua DPP PDI-P itu menjelaskan, dalam upaya mendorong pencapaian SDG's, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan.

"Pertama, kita perlu mendorong percepatan pemulihan pandemi. Dunia memerlukan rencana global untuk mengakhiri pandemi atau Global Plan to End the Pandemic, termasuk global vaccination road map,” tutur dia.

Puan menilai hal tersebut dibutuhkan karena berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia (WHO), dari 5,7 miliar vaksin yang telah disuntikkan di seluruh dunia, sebesar 73 persen di antaranya hanya pada 10 negara.

Baca juga: Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Bahkan, lanjut dia, capaian vaksinasi di Afrika masih sangat kecil, yakni kurang dari 2 persen.

“Namun sebetulnya jika 5,7 miliar vaksin disuntikkan merata kepada 7,8 miliar penduduk dunia, maka 36 persen penduduk dunia sudah mendapat 2 kali vaksin. Sehingga road map ini berguna untuk mencapai distribusi vaksin secara adil dan merata,” jelas Puan.

Ia menambahkan, road map tersebut dapat dimulai dari dose sharing (berbagi vaksin), termasuk melalui COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) facility.

Langkah berikutnya, menurut Puan, adalah dengan peningkatan produksi vaksin global, membantu negara berkembang membuat pusat produksi vaksin, transfer teknologi dan pengecualian hak kekayaan intelektual, serta penghapusan diskriminasi vaksin.

“Langkah kedua dalam upaya mendorong pencapaian SDG's adalah perlunya masyarakat internasional melakukan koordinasi kebijakan ekonomi saat pemulihan ekonomi global,” tutur mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tersebut.

Puan menilai langkah itu penting karena terjadi ketidakmerataan tingkat pertumbuhan dan kecepatan pemulihan ekonomi di berbagai negara.

Dia menyebut, negara dengan tingkat vaksinasi tinggi, ekonominya cenderung tumbuh lebih tinggi.

Baca juga: 1 Tahun 9 Bulan Di-lockdown Puan, Megawati: Itu Namanya Anak Sayang Ibu

“Pemulihan ekonomi paska pandemi juga harus dilakukan dengan transformasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan hijau,” tegas Puan.

Lebih lanjut, masyarakat internasional juga dinilai perlu berkoordinasi untuk membantu negara berkembang mengatasi dampak sosial dari pandemi seperti ketimpangan, kelaparan, pendidikan, dan kesetaraan gender.

Puan menekankan, negara maju harus membantu negara miskin dalam pencapaian SDG's.

“Keempat, komitmen untuk mengatasi perubahan iklim tetap harus dijaga karena krisis akibat perubahan iklim akan berdampak negatif bagi pencapaian SDG's,” ungkapnya.

Komitmen itu dinilai penting karena saat ini dunia berada pada tipping point akan menghadapi krisis perubahan iklim.

Oleh karena itu, Puan menilai negara global memerlukan political will dan kepemimpinan termasuk dari parlemen untuk meningkatkan ambisi penurunan emisi dan melakukan langkah adaptasi.

“Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bersama tersebut, maka dibutuhkan dunia yang bersatu. Permasalahan bersama tidak dapat diatasi sendiri oleh satu negara,” sebutnya.

Baca juga: Puan Minta Sekolah Tak Curi Start Pertemuan Tatap Muka, Keselamatan Murid Prioritas

Puan juga menekankan pencapaian SDG's membutuhkan dukungan politik dari parlemen. Hal ini untuk memastikan SDG's diterjemahkan menjadi sebuah aksi nasional.

Ia pun berkomitmen bahwa Indonesia tetap melaksanakan SDG's meski di tengah situasi pandemi.

"Indonesia juga fokus pada sistem perlindungan sosial, sistem kesehatan nasional, industri, pariwisata, dan investasi ekonomi hijau, dan sistem ketahanan bencana,” ucap Puan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Jelaskan Isi Laporan PPATK 2009-2023 Terkait Dugaan TPPU Senilai Rp 349 T di Lingkungan Kemenkeu

Sri Mulyani Jelaskan Isi Laporan PPATK 2009-2023 Terkait Dugaan TPPU Senilai Rp 349 T di Lingkungan Kemenkeu

Nasional
Wamenkumham: Yang Namanya Laporan Rahasia, kecuali Cari Panggung…

Wamenkumham: Yang Namanya Laporan Rahasia, kecuali Cari Panggung…

Nasional
Update 20 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 234 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.741.588

Update 20 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 234 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.741.588

Nasional
KSAL Muhammad Ali Diangkat Jadi Warga Kehormatan Polisi Militer AL

KSAL Muhammad Ali Diangkat Jadi Warga Kehormatan Polisi Militer AL

Nasional
Rumah Sakit Sulit Penuhi 3 Kriteria KRIS: Kamar Mandi Dalam sampai Outlet Oksigen

Rumah Sakit Sulit Penuhi 3 Kriteria KRIS: Kamar Mandi Dalam sampai Outlet Oksigen

Nasional
Kasus Suap DAK, Eks Ketua DPD PAN Subang Suherlan Dituntut 6 Tahun Penjara

Kasus Suap DAK, Eks Ketua DPD PAN Subang Suherlan Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
KPU Bakal Jalankan Putusan Bawaslu untuk Verifikasi Administrasi Ulang Partai Prima

KPU Bakal Jalankan Putusan Bawaslu untuk Verifikasi Administrasi Ulang Partai Prima

Nasional
Proses di MKMK Beres, Jokowi Diminta Izinkan Hakim MK Diperiksa Polisi

Proses di MKMK Beres, Jokowi Diminta Izinkan Hakim MK Diperiksa Polisi

Nasional
Prima Optimistis Bisa Ikut Pemilu 2024 setelah Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

Prima Optimistis Bisa Ikut Pemilu 2024 setelah Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

Nasional
Hakim Guntur Hamzah Disanksi, MKMK Sebut Perubahan Substansi Putusan Wajar

Hakim Guntur Hamzah Disanksi, MKMK Sebut Perubahan Substansi Putusan Wajar

Nasional
Menangkan Gugatan Prima, Bawaslu Minta KPU Buka Akses Sipol

Menangkan Gugatan Prima, Bawaslu Minta KPU Buka Akses Sipol

Nasional
KPK Imbau Rafael Alun Trisambodo Tak Kabur ke Luar Negeri

KPK Imbau Rafael Alun Trisambodo Tak Kabur ke Luar Negeri

Nasional
MKMK: Tiada Persekongkolan pada Pelanggaran Etik Guntur Hamzah

MKMK: Tiada Persekongkolan pada Pelanggaran Etik Guntur Hamzah

Nasional
Wacana Duet Prabowo-Ganjar, Sandiaga Uno Justru Dinilai Paling Ideal Jadi Cawapres

Wacana Duet Prabowo-Ganjar, Sandiaga Uno Justru Dinilai Paling Ideal Jadi Cawapres

Nasional
Polisi Sebut Buron Jepang Yusuke Yamazaki Berada di Jakarta

Polisi Sebut Buron Jepang Yusuke Yamazaki Berada di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke