Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar komitmen keterbukaan informasi publik harus tetap digaungkan di Indonesia.

Sebabm menurut dia, pemerintahan yang baik dan bersih salah satunya tecermin dari keterbukaan informasi publik di semua badan publik.

"Komitmen keterbukaan informasi publik harus terus dilaksanakan sebagai bagian dari akuntabilitas kelembagaan seluruh badan publik kepada rakyat," ujar Ma'ruf di acara Peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) secara virtual, Selasa (28/9/2021).

Apalagi, kata dia, hak untuk tahu merupakan hak asasi setiap warga negara yang telah dijamin konstitusi.

Bahkan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Baca juga: Wapres Minta Data Statistik Makin Berkualitas

"Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan didukung sistem partisipasi pengawasan oleh publik," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, pemberlakuan UUD KIP secara spesifik menjamin dan mengatur ketentuan serta tata cara pemenuhan hak dan kewajiban atas informasi publik tersebut.

Dengan demikian, dalam upaya optimalisasi diseminasi informasi publik yang lebih baik terutama pada masa pandemi, transformasi dan digitalisasi informasi menjadi kunci penting.

"Khususnya dalam mendukung keterbukaan informasi publik," kata dia.

Menurut Ma'ruf, dengan telah tersedianya teknologi digitalisasi informasi dan berbagai platform aplikasi, informasi publik dapat diakses cepat dan menjangkau masyarakat luas.

Dengan demikian, ujar Ma'ruf, tidak ada lagi alasan bagi badan publik untuk menunda pelaksanaan kewajiban keterbukaan informasi publik.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

"Semua badan publik harus siap bertransformasi, melakukan pembenahan dan berinovasi agar dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat, aman, mudah, serta murah dalam mendukung kualitas pelayanan publik," kata dia.

Ma'ruf memastikan bahwa langkah pembenahan dan inovasi tersebut merupakan proses berkelanjutan dan dinamis sesuai perkembangan kebutuhan pemerintahan serta masyarakat.