Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Alifudin menilai, kebijakan pemerintah yang akan memberikan izin penyelenggaraan kegiatan besar seperti konser, pernikahan dan pameran besar perlu dikaji bersama.

Menurut dia, pemerintah tidak boleh sendirian mempertimbangkan kebijakan tersebut lantaran situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

"Jangan asal membuat aturan, tanpa ada kajian bersama dari pihak legislatifnya dan para pakar yang memang ahli di bidangnya," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/9/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berpandangan, kondisi pandemi Covid-19 harus menjadi pertimbangan kebijakan pembukaan konser, pernikahan maupun pameran besar.

Baca juga: UPDATE: 4.209.403 Kasus Covid-19 dan Klaim Kondisi Membaik

Tentunya, lanjut dia, pembukaan kegiatan-kegiatan itu jangan sampai menimbulkan lonjakan kasus Covid-19 karena adanya kerumunan.

"Maka, baiknya dikaji. Karena kalau walau tetap dibuka, maka benar-benar harus ketat dalam pelaksanaan protokolnya," ujar dia.

Alifudin meminta pemerintah dan pihak penyelenggara kegiatan sudah mempersiapkan seperti apa protokol kesehatan ketat yang akan diterapkan.

Ia menyarankan, kegiatan-kegiatan besar itu tetap harus ada batasan pengunjungnya yang diatur dalam standar operasional prosedur.

"Selain itu, sistem operasional prosedur juga harus tegas dan lugas," kata dia.

Terkait pernikahan, Alifudin menyarankan agar pemerintah memberikan izin hanya di beberapa lokasi yang memang sudah termasuk zona aman Covid-19.

Lalu terkait konser, ia menyadari bahwa masyarakat memang membutuhkan hiburan di tengah pandemi.

Dia mengaku tak masalah jika konser tetap diselenggarakan asalkan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat.

"Maka seperti konser musik, mungkin bisa kita duduk bareng bersama musisi dan Event Organizer (EO) agar bisa sama-sama mencari solusi terkait pelaksanaan konser ini," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah tidak boleh kecolongan ketika akan memberikan izin penyelenggaraan kegiatan besar itu supaya tak berdampak pada situasi pandemi.

Terlebih, kata Alifudin, masyarakat kini cukup senang dengan adanya pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.