Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

AKAR-akarnya yang dulu kokoh

Kini semakin rapuh dimakan rayap

Rindangnya ranting dedaunan

Kini tidak mampu lagi memayungi

Kesan kuatmu dulu

Kini ambruk menunggu waktu

Termakan keropos rasuah para elit

Masihkah pohon itu tegak berdiri?

Pada setiap penggal peristiwa, entah mengapa saya selalu terinspirasi untuk membuat puisi. Puisi spontan ini saya beri judul “Robohnya Pohon Beringin”.

Walau saya bukan simpatisan Partai Golkar, tetapi saya ikut prihatin dengan penjemputan “paksa” Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Azis Syamsuddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah elite Partai Golkar silih berganti mengenakan rompi oranye seusai dicokok lembaga anti rasuah itu.

Baca juga: Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Azis yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini semula dijadwalkan diperiksa Jumat, 24 September 2021, dengan status tersangka untuk kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah.

Seperti halnya dengan pemanggilannya sebagai saksi dalam kasus gratifikasi yang menjerat penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju, pemanggilan dari KPK selalu “dihindari” oleh Azis. Entah beralasan sakit, berhalangan karena tugas parlemen, dan terakhir sebelum dijemput paksa mengaku sedang tengah isolasi mandiri karena pernah berinteraksi dengan orang lain yang suspect Covid-19.

Seperti lazimnya “Jumat Kelabu” di KPK bagi para tersangka yang biasanyavberujung pada penahanan, Azis terkesan menggunakan senjata isolasi mandiri untuk mengulur-ulur waktu. Surat resmi yang dikirimkan Azis ke KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 4 Oktober mendatang tidak digubris KPK. Apalagi dalih tengah isolasi mandiri terpatahkan seusai pemeriksaan swab antigen oleh KPK dinyatakan negatif.

Baca juga: Fakta Azis Syamsuddin Jadi Tersangka Korupsi, Punya Harta Miliaran dan Komentar Warga

Penjemputan paksa Mantan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) periode 2008 – 2011 ini mengakhiri berbagai keterlibatan Azis di kasus-kasus mega rasuah yang selalu berhasil lolos dan terkesan “tidak terjamah hukum”. Posisi Azis yang pernah menjadi pimpinan Komisi III DPR yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan serta Badan Anggaran DPR menjadikan Azis untouchable dan powerful.

Nama Azis mulai muncul di permukaan seusai disebut menjadi mediator pertemuan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial dengan Robin. Syahrial berkepentingan agar kasus penyelidikan dugaan terjadinya kasus korupsi di Pemerintahan Kota Tanjung Balai yang tengah dilakukan KPK tidak dinaikkan statusnya ke penyidikan. Sama dengan Azis, Syahrial juga berasal dari Golkar (Kompas.com, 23/4/2021).

Dari titik inilah, nama Azis semakin terang-benderang keterkaitannya dengan kasus-kasus yang lain. Apalagi di persidangan Stepanus Robin Patuju, nama Azis disebut menjadi perantara aktif dan rumah dinasnya di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta, dijadikan locus delicti penyerahan uang suap.

Baca juga: Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Tidak itu saja, Azis juga berperan aktif menjadi mediator transaksi penyelamatan aset sitaan kasus korupsi Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang tengah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, Banten, dengan Robin. Rita yang juga kader Golkar itu sempat mengeluarkan dana Rp 5,2 miliar untuk Robin dan pengacara Maskur Husain (Bisnis.com, 13 September 2021).

Azis diduga terkait korupsi pembangunan Kawasan Pusat Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Terpadu Sumber Daya Manusia Kejaksaan yang berlokasi di Ceger, Jakarta Timur pada 2012. Selain itu, Azis juga diduga membantu eks Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin meloloskan usulan proyek Kejagung sebesar Rp 560 miliar di Komisi III DPR. Dari Nazaruddin, Azis diduga menerima fee 50.000 dolar AS.

Dalam pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) 2013, Azis diduga menerima uang dari Ajun Kombes Teddy Rusnawan atas perintah Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Pada 2017, Azis sempat dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR karena diduga meminta uang pungut sebanyak 8 persen kepada Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa terkait proyek DAK Lampung Tengah.

Terakhir nama Azis muncul lagi dalam perkara Mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte. Red notice yang dikeluarkan Napoleon untuk Djoko Tjandra tidak terlepas dari saran Azis juga (Tirto.id, 24 September 2021).

- -

Tidak pelak, penahanan Azis Syamsuddin menambah panjang nama elite Golkar yang terjerembab karena kasus rasuah. Sebelumnya, ada Idrus Marham yang ditahan pada hari Jumat juga saat masih menjadi Menteri Sosial.

Idrus terlibat kasus korupsi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU-1) Riau bersama Wakil Ketua Komisi Energi DPR dari Golkar, Eni Saragih. Idrus didakwa menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johannes Budisustrisno Kotjo. Seusai menjalani vonis 3 tahun penjara, kini Idrus sudah bebas.

Tidak kalah fenomenal adalah kasus “Papa Minta Saham” dari Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua DPR Setya Novanto. Terpidana kasus e-KTP itu sebelumnya sempat menggelar aneka drama seperti pura-pura sakit, tugas kenegaraan hingga mengajukan sidang praperadilan untuk menghambat pemeriksaan di KPK.

Setya Novanto dan tim kuasa hukumnya sudah merasa akan dilakukan penahanan sehingga mengumbar segala cara termasuk menabrakkan mobil ke tiang listrik. Setya Novanto akhirnya divonis 15 tahun penjara dan membayar pengganti kerugian negara sebesar Rp 66 miliar (Kompas.com, 30/04/2018).

Seperti halnya saat Setya Novanto dalam posisi “kritis” baik dari sisi hukum maupun pijakan kekuasaan ketika kasus e-KTP merebak, seusai penahanan Aziz Syamsuddin diperkirakan akan terjadi tarik-menarik di tubuh partai berlambang pohon beringin ini.

Di pusat, faksi-faksi yang berada di Partai Golkar tentu akan berusaha mengisi posisi jabatan kosong yang ditinggal Azis sebagai Wakil Ketua DPR. Kader-kader Golkar dari Kosgoro tentu menuntut posisi tersebut mengingat Azis juga pernah menjadi pimpinan pusat kolektif Kosgoro. Saat ini, Azis di Kosgoro duduk sebagai wakil ketua dewan kehormatan.

Tidak ketinggalan tentunya, kader-kader dari MKGR, Soksi, AMPI, GAKARI misalnya tentu akan memanfaatkan peluang politik ini.

Baru sehari saja pasca penjemputan paksa Azis, Badan Hukum & HAM (Bakumham) Golkar melalui Muslim Jaya Butarbutar sudah menyerukan Azis segara melepas jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR (Detik.com, 25 September 2021).

Di daerah “kekuasaan” Azis di Lampung, tak ayal kasus suap yang melibatkan Azis Syamsuddin ikut menggoyang politik lokal di sana. Azis selama dikenal memiliki cengkeraman politik yang kuat dan menjadi akses masuk berbagai program nasional yang dikelola pusat. Posisinya di Badan Anggaran DPR sebelum menjadi wakil ketua DPR menjadikannya begitu “berkuasa” mengalokasikan sejumlah anggaran besar untuk daerah.

Daerah pemilihan Azis Syamsuddin adalah Lampung 2 meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan.

Kasus yang menyeret Azis juga “menguak” peran Aliza Gunado Ladonny, Direktur Bisnis PT Lampung Jasa Utama, salah satu BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam surat dakwaan Robin Pattuju dan Maskur Husain, nama Aliza disebut sebagai pemberi suap bersama Azis (Kompas.com, 23/09/2021). Di Lampung, nama Aliza kondang sebagai “palang pintu” untuk para kepala daerah yang ingin berurusan dengan Azis Syamsuddin.

Per 11 Februari 2021 silam, Aliza yang juga aktivis Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) resmi mengajukan penguduran dirinya dari posisinya di BUMD Lampung. Hal ini tidak terlepas dari peran Aliza yang disebut-sebut selama persidangan Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Setiap pengurusan untuk mendapatkan alokasi DAK, Aliza menjadi pihak yang aktif mewakili Azis. Lampung Tengah mendapat DAK atas peran Azis Syamsuddin melalui Aliza. Fee pengurusan DAK 2017 adalah Rp 2,5 miliar (Suluh.co, 15 Februari 2021).

Pohon Beringin harus kembali kokoh

Bukan Partai Golkar namanya jika tidak berhasil mengatasi “rapuh dan keroposnya” dalam batang, ranting dan akarnya. Perjalanannya sebagai satunya-satunya partai yang dibuat “mendominasi” di masa Orde Baru, terpecah karena konflik selama masa reformasi dan tetap stabil selama satu dasawarsa belakangan ini membuat Golkar kian dewasa dan terbiasa mengatasi konflik.

Munculnya partai-partai sempalan dari Golkar seperti Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Hanura, Gerindra, dan Nasdem tidak otomatis membuat Golkar tumbang.

Dari pemilu ke pemilu, suara Golkar berada di peringkat 3 besar nasional. Pada Pemilu 2019 lalu, Golkar menempatkan 85 wakilnya di antara 575 anggota DPR. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu, calon-calon dari Golkar menggaet kemenangan di 165 daerah dari 270 daerah yang menggelar pilkada.

Belum lagi dalam pemilihan Presiden (Pillpres), walaupun tidak ada kadernya yang dimajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam beberapa kali Pilpres, Golkar selalu ikut dalam gerbong pemerintahan koalisi pemenang Pilpres. Walau mendukung pasangan yang kalah di Pilpres pun, berkat strategi “marketing” Golkar yang piawai bisa mendapat jatah di kabinet.

Pengalaman di Pilpres 2004 misalnya, ketika Golkar mendukung pasangan Megawati Soekarnoputeri–Hasyim Muzadi yang kalah, Golkar masih diajak Susilo Bambang Yudhoyono di kabinetnya. Golkar sepertinya tidak memiliki DNA sebagai oposisi. Siapapun rezim yang berkuasa, Golkar selalu ada di dalam kabinet. Ibarat plesetan sebuah merek minuman, siapa pun presidennya, Golkar akan selalu ada.

Kehadiran Golkar harus tetap ada dalam tata bangunan demokrasi kita. Sebagai salah satu partai politik, Golkar merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Idealnya partai politik menjadi sebuah medium ekspresi politik dari warga negara dan harus menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani.

Kasus rasuah yang menimpa Azis Syamsuddin hendaknya dijadikan Golar sebagai entry point untuk proses “reboisasi” di pohon beringin. Golkar harus menyiangi kembali beringin dengan nilai-nilai kerakyatan. Memberi pupuk kereligiusan dalam berpartai dan menyiram pohon beringin secara rutin dengan solidaritas dan empati kepada rakyat.

Ada baiknya motivasi yang dicantumkan Azis Syamsuddin dalam sebuah laman biografinya, “menjalankan sumpah jabatan sebagai sarana ibadah” bisa dimaknai dengan perbuatan yang nyata oleh kader-kader Golkar yang lain. Bukan sekadar kalimat kosong yang habis digarong oleh begal-begal politik....