Kompas.com - 26/09/2021, 18:25 WIB
Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMP Negeri 7 Palembang, Senin (6/9/2021). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAPelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMP Negeri 7 Palembang, Senin (6/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan mengatakan, pihaknya tidak diminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk turut menyusun persyaratan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dari sisi kesehatan bagi anak.

Hal tersebut disampaikan Aman di acara Update Kajian IDAI Terkait Covid-19 pada Anak: Pembelajaran Tatap Muka, yang digelar secara virtual, Minggu (26/9/2021).

"Kami tidak diminta Kemendikbudristek. Mereka mengeluarkan sendiri, tapi mungkin punya pandangan ahli dan lainnya," kata dia.

Baca juga: Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Meskipun demikian, ujar Aman, dalam rekomendasi yang disusun IDAI pada Agustus lalu pihaknya sudah mengungkap upaya mitigasi yang dapat dilakukan selama pelaksanaan PTM.

Antara lain, apabila ada kejadian Covid-19 pada anak yang sedang melaksanakan PTM, maka seluruh ketua IDAI cabang di daerah harus siap bagaimana cara melakukan mitigasinya.

"Tapi untuk sampai saat ini, belum ada cabang kami yang diminta bantuan untuk mitigasi," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aman mengatakan, pihaknya sejauh ini masih mendengar laporan-laporan dari media atau dari fasilitas kesehatan yang melapor bahwa banyak anak yang sedang melaksanakan PTM masuk ke poli demam.

Meskipun demikian, pihaknya memastikan bahwa secara resmi IDAI belum ada permintaan apapun dari pemerintah dalam hal penanganan dari sisi kesehatan soal PTM.

"Secara terstruktur (IDAI) diminta (oleh pemerintah soal syarat PTM) sampai sekarang belum," ujar Aman.

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Mulai Dibuka, Ini 10 Pandangan dari IDAI

Aman mengatakan, dalam pelaksanaan PTM yang harus diperhatikan adalah bagaimana melakukan tracing.

Pelaksanaan PTM, kata dia, harus dilakukan dengan all out, terutama dari persyaratannya.

Termasuk bagaimana dengan anak yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan dalam melaksanakan PTM tersebut.

"Sistem ini (syarat PTM) tidak dibuat rapi dari awal. Kami tidak mengatakan kami harus diajak (menyusun persyaratan PTM), tidak diajak pun tidak keberatan. Tapi tolong lakukan yang sesuai dengan yang kami anggap betul," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Nasional
TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.