Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Ada Vaksin Covid-19 Berbayar

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Indikator Politik terkini mengungkapkan, mayoritas masyarakat, yaitu sebanyak 58 persen tidak setuju jika pemerintah menyediakan vaksinasi Covid-19 berbayar bagi warga yang mampu dan bersedia.

Sementara itu, yang setuju sebanyak 31 persen.

"Dukungan sangat besar diberikan responden terhadap program vaksinasi pemerintah. Lalu, kami tanya, apakah setuju vaksin berbayar bagi warga yang mampu? Sebagian besar tidak setuju," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Minggu (26/9/2021).

Baca juga: Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Menurun, Kini 58,1 Persen Responden Puas

Selain itu, sebagian besar responden juga tidak bersedia jika pemerintah menyediakan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster berbayar.

Burhanuddin mengatakan, sebanyak 54 persen menyatakan tidak setuju, sementara yang setuju 34 persen.

"Sebagian besar juga tidak setuju," katanya.

Sementara itu, terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Burhannudin mengungkapkan sebanyak 67,3 persen warga menilai tidak perlu lagi ada perpanjangan.

Tiap warga harus menjaga kesehatan diri dan keluarga masing-masing.

Bertalian dengan itu, mayoritas warga, yaitu sebanyak 60,9 persen berpendapat protokol kesehatan berupa 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker) harus tetap dilaksanakan secara ketat.

Baca juga: Jokowi: RI Berhasil Amankan Stok Vaksin yang Diperebutkan 220 Negara

Penerapan prokes juga tetap harus dijaga meski cakupan vaksinasi Covid-19 terus meningkat.

"Jadi mereka tidak setuju PPKM diperpanjang bukan berarti bebas tidak menerapkan prokes," ujar Burhanuddin.

Survei Indikator Politik soal persepsi publik atas isu-isu terkini ini diselenggarakan dengan melakukan wawancara terhadap 1.200 responden pada 17-21 September 2021.

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling.

Margin of error sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Vaksin berbayar

Pemerintah bakal membuka mekanisme vaksinasi Covid-19 secara mandiri alias berbayar tahun depan. Vaksinasi ini ditujukan untuk masyarakat mampu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, harga dan merek vaksin mandiri untuk tahun depan akan ditentukan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Mengenai harganya Pak Menkes yang akan menentukan. Meski mandiri dan berbayar sendiri, ini harganya akan ditetapkan Kementerian Kesehatan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Soal Vaksin Berbayar, Sri Mulyani: Harga dan Merek Bakal Ditentukan Menkes

Wanita yang akrab disapa Ani ini menjelaskan, pengadaan program vaksinasi mandiri ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan booster, seiring berubahnya status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Terkait merek vaksin tersebut, dia berharap vaksin Merah Putih menjadi salah satunya mengingat produksinya ditargetkan berjalan tahun 2022.

"Pak Menkes nanti akan menentukan mereknya apa saja, namun kita berharap tahun depan kita sudah bisa produce vaksin Merah Putih, termasuk yang nanti di pengadaan (vaksin gratis) dari pemerintah yang kita harap bisa mendukung kenaikan atau pengadaan untuk vaksin Merah Putih," beber dia.

Adapun mekanisme masyarakat yang bisa menerima vaksin mandiri akan didiskusikan lebih lanjut.

Khusus masyarakat miskin yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan, pemerintah menyiapkan vaksin gratis.

"Karena ini nanti akan melibatkan BPJS, yang mana yang mandiri dan yang mana yang akan gratis. Kita diskusi dengan Pak Menkes dan BPJS kesehatan," ucap dia.