Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Ada Vaksin Covid-19 Berbayar

Kompas.com - 26/09/2021, 16:46 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19: Vaksin Convidecia menjadi salah satu vaksin yang mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM untuk vaksinasi di Indonesia. SHUTTERSTOCK/Chokniti KhongchumIlustrasi vaksin Covid-19: Vaksin Convidecia menjadi salah satu vaksin yang mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM untuk vaksinasi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Indikator Politik terkini mengungkapkan, mayoritas masyarakat, yaitu sebanyak 58 persen tidak setuju jika pemerintah menyediakan vaksinasi Covid-19 berbayar bagi warga yang mampu dan bersedia.

Sementara itu, yang setuju sebanyak 31 persen.

"Dukungan sangat besar diberikan responden terhadap program vaksinasi pemerintah. Lalu, kami tanya, apakah setuju vaksin berbayar bagi warga yang mampu? Sebagian besar tidak setuju," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Minggu (26/9/2021).

Baca juga: Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Menurun, Kini 58,1 Persen Responden Puas

Selain itu, sebagian besar responden juga tidak bersedia jika pemerintah menyediakan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster berbayar.

Burhanuddin mengatakan, sebanyak 54 persen menyatakan tidak setuju, sementara yang setuju 34 persen.

"Sebagian besar juga tidak setuju," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Burhannudin mengungkapkan sebanyak 67,3 persen warga menilai tidak perlu lagi ada perpanjangan.

Tiap warga harus menjaga kesehatan diri dan keluarga masing-masing.

Bertalian dengan itu, mayoritas warga, yaitu sebanyak 60,9 persen berpendapat protokol kesehatan berupa 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker) harus tetap dilaksanakan secara ketat.

Baca juga: Jokowi: RI Berhasil Amankan Stok Vaksin yang Diperebutkan 220 Negara

Penerapan prokes juga tetap harus dijaga meski cakupan vaksinasi Covid-19 terus meningkat.

"Jadi mereka tidak setuju PPKM diperpanjang bukan berarti bebas tidak menerapkan prokes," ujar Burhanuddin.

Survei Indikator Politik soal persepsi publik atas isu-isu terkini ini diselenggarakan dengan melakukan wawancara terhadap 1.200 responden pada 17-21 September 2021.

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling.

Margin of error sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Vaksin berbayar

Pemerintah bakal membuka mekanisme vaksinasi Covid-19 secara mandiri alias berbayar tahun depan. Vaksinasi ini ditujukan untuk masyarakat mampu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, harga dan merek vaksin mandiri untuk tahun depan akan ditentukan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Mengenai harganya Pak Menkes yang akan menentukan. Meski mandiri dan berbayar sendiri, ini harganya akan ditetapkan Kementerian Kesehatan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Soal Vaksin Berbayar, Sri Mulyani: Harga dan Merek Bakal Ditentukan Menkes

Wanita yang akrab disapa Ani ini menjelaskan, pengadaan program vaksinasi mandiri ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan booster, seiring berubahnya status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Terkait merek vaksin tersebut, dia berharap vaksin Merah Putih menjadi salah satunya mengingat produksinya ditargetkan berjalan tahun 2022.

"Pak Menkes nanti akan menentukan mereknya apa saja, namun kita berharap tahun depan kita sudah bisa produce vaksin Merah Putih, termasuk yang nanti di pengadaan (vaksin gratis) dari pemerintah yang kita harap bisa mendukung kenaikan atau pengadaan untuk vaksin Merah Putih," beber dia.

Adapun mekanisme masyarakat yang bisa menerima vaksin mandiri akan didiskusikan lebih lanjut.

Khusus masyarakat miskin yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan, pemerintah menyiapkan vaksin gratis.

"Karena ini nanti akan melibatkan BPJS, yang mana yang mandiri dan yang mana yang akan gratis. Kita diskusi dengan Pak Menkes dan BPJS kesehatan," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Nasional
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Nasional
Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Nasional
KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

Nasional
Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Nasional
Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Nasional
Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Nasional
Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Nasional
Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Nasional
Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Nasional
Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Nasional
Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Nasional
Kunjungi Jambi, Muhadjir Pastikan Keluarga Miskin Bakal Dapat Bansos

Kunjungi Jambi, Muhadjir Pastikan Keluarga Miskin Bakal Dapat Bansos

Nasional
BKN Ingatkan soal Sanksi bagi ASN yang Nekat Cuti dan ke Luar Kota Saat Libur Natal-Tahun Baru

BKN Ingatkan soal Sanksi bagi ASN yang Nekat Cuti dan ke Luar Kota Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
Kepala BKN: ASN Wajib Batalkan Cuti Saat Libur Natal-Tahun Baru

Kepala BKN: ASN Wajib Batalkan Cuti Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.