Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Puan Maharani Pilih Awasi Vaksinasi di Pemukiman Padat Penduduk

Kompas.com - 26/09/2021, 15:37 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani memilih untuk mengawasi proses vaksinasi Covid-19 di wilayah padat penduduk.

Sebab menurut Puan, masalah vaksinasi biasa muncul di wilayah-wilayah dengan populasi penduduk padat.

“Saya datang ke pemukiman padat penduduk karena di sinilah persoalannya. Kalau tidak padat lebih mudah mengaturnya, tapi kalau padat lebih susah,” jelas Puan saat mengunjungi vaksinasi di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta, dalam keterangan tertulis, Minggu (26/9/2021).

Baca juga: Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan mengatakan beberapa hari terakhir dirinya menjalankan fungsi pengawasan vaksinasi Covid-19.

“Mulai dari Banten beberapa hari lalu bersama Presiden, Kapolri dan Panglima TNI, kemarin di Tambora,” katanya.

Dalam kesempatan itu Puan mendapat keterangan dari Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto bahwa 60 persen warga telah divaksinasi dan mengejar status zona hijau pada Oktober 2021.

Puan mengatakan, jika target itu tercapai, wilayah Jakarta Barat dapat mempertahankan statusnya dan mengantisipasi lonjakan penyebaran kasus Covid-19 jelang libur Natal dan tahun baru.

“Antisipasi libur akhir tahun perlu dilakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus seperti waktu mudik lebaran lalu,” papar dia.

Baca juga: 1 Tahun 9 Bulan Di-lockdown Puan, Megawati: Itu Namanya Anak Sayang Ibu

Adapun berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Sabtu (25/9/2021) sebanyak 48.262.870 orang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua.

Angka itu setara dengan 23,17 persen dari target pemerintah untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunitas.

Pemerintah diketahui menargetkan 208.256.720 orang untuk divaksinasi Covid-19 agar dapat membentuk herd immunity.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com