Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Kompas.com - 25/09/2021, 13:13 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan pernyataan kepada pers terkait kedatangan vaksin Covid-19 AstraZeneca di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (8/5/2021). Sebanyak 1,3 juta vaksin Covid-19 AstraZeneca tiba di Indonesia melalui jalur multilateral yakni melalui skema Covax facility dan selanjutnya akan diproses di Bio Farma, Kota Bandung. RYIADHY/INFOPUBLIK/KEMKOMINFOMenteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan pernyataan kepada pers terkait kedatangan vaksin Covid-19 AstraZeneca di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (8/5/2021). Sebanyak 1,3 juta vaksin Covid-19 AstraZeneca tiba di Indonesia melalui jalur multilateral yakni melalui skema Covax facility dan selanjutnya akan diproses di Bio Farma, Kota Bandung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap, agar negara-negara yang masih memasukkan Indonesia ke dalam red list destinasi untuk mengubahnya.

Hal itu disampaikan Retno dalam kegiatan High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-76 di New York, Jumat (24/9/2021).

"Secara khusus, terhadap beberapa negara yang masih menerapkan red list, saya minta agar situasi di Indonesia saat ini dapat dipertimbangkan untuk mengubah status redlist tersebut," kata Retno dalam keterangannya, Sabtu (25/9/2021).

Menurut dia, status itu diharapkan dapat dipertimbangkan untuk diubah dengan berkaca pada positivity rate kasus Covid-19 di Indonesia saat ini yang rata-rat di bawah 2 persen.

Baca juga: Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

"Di bawah standar WHO sebesar 5 persen. Di mana sebelumnya sempat mencapai titik 31 persen," jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun mencontohkan Perancis yang menjadi salah satu negara yang telah mengeluarkan Indonesia dari red list destinasi negara-negara dunia.

Selain membahas situasi Covid-19 di Indonesia, Retno mengatakan, ada sejumlah hal lain yang juga dibahas dalam kegiatan tersebut, misalnya mengenai pandemi hingga ketimpangan, diskriminasi dan politisasi vaksin Covid-19.

"Kita sepakat untuk mempersempit ketimpangan vaksin dan menghentikan diskriminasi serta politisasi vaksin," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Nasional
Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.